TAG
Jumli Jamaluddin
-
Pemerhati Publik Sebut ODGJ Terlantar Berhak Mendapatkan Perlindungan dan Fasilitas Kesehatan
"ODGJ yang terlantar berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya. Berhak juga mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan," kata Jumli
Kamis, 23 Januari 2020 -
Upaya Pemerintah Bangun Ruang Terbuka Hijau Harus Didukung, 30 Persen Wilayah Kota Harus Berupa RTH
Ia menambahkan upaya penyediaan RTH adalah kebijakan yang positif dan harus di-support semua pihak.
Minggu, 19 Januari 2020 -
Pemda Rekrut Tenaga Honorer, Jumli: OPD Harus Pertimbangkan Alokasi Anggaran
rekrutmen tenaga honorer harus transparan dan tidak terkesan ditutup-tutupi, sehingga tidak memunculkan potensi kecurigaan maupun kecemburuan
Selasa, 14 Januari 2020 -
Program Fuel Card Gubernur Babel Dinilai Baik, BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran
dengan fuel card tersebut dapat memberi kesempatan kepada masyarakat yang sesuai menjadi sasaran dalam kebijakan fuel card tersebut
Rabu, 8 Januari 2020 -
Perlu Adanya Pergub,Yogyakarta Bisa Jadi Contoh Bangka Belitung untuk Terapkan Perlindungan Konsumen
Pengamat Kebijakan Publik Bangka Belitung Jumli Jamaluddin menilai perlunya pemberlakuan peraturan gubernur (pergub) untuk perlindungan konsumen
Kamis, 5 Desember 2019 -
Pemerhati Publik Sambut Positif Penerapan Fuelcard Tapi Tetap Perlu Pengawasan
Jumli Jamaluddin Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel)
Rabu, 27 November 2019 -
Pernah Ditunjuk Sebagai Pengacara Pemkot Pangkalpinang, Jumli Kenang Sosok Zulkarnain Karim
Sosok Zulkarnain Karim yang tegas dan berani, membekas dalam ingatan Jumli Jamaluddin yang kini menjabat sebagai ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan
Kamis, 14 November 2019 -
Jelang Seleksi CPNS 2019, Waspada Iming-Iming Bisa Meloloskan Peserta Tes CPNS
Jumli Jamaluddin Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel)
Kamis, 7 November 2019 -
Pemerhati Pelayanan Publik Minta Pemerintah dan DPRD Sama-sama Cari Solusi Atasi Banjir
Jumli Jamaluddin, menerima keluhan masyarakat mengenai banjir yang terjadi di sejumlah titik wilayah Kota Pangkalpinang, Senin (4/11/2019).
Senin, 4 November 2019 -
Pengamat Soroti Rencana Penerapan Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan Mandiri, Jumli: Kontradiktif
Pemerintah berencana menerbitkan inpres untuk memberikan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri
Selasa, 15 Oktober 2019 -
Jumli: Pergantian Pimpinan Bukan Solusi Efektif Menyelesaikan Permasalahan di RSUD Depati Hamzah
Jumli Jamaluddin, menilai RSUD Depati Hamzah sudah sering gonta ganti direktur. Menurutnya, setiap ada persoalan selalu dilakukan dengan pergantian
Kamis, 3 Oktober 2019 -
Menakar Kinerja DPRD Babel 2014-2019, Pengamat: Indikator Tak Jelas, HMI: Bukan Gaya Wakil Rakyat
Menimbang kondisi itu, menurut Jumli masyarakat akhirnya berharap perbaikan dan peningkatan kinerja anggota DPRD pada periode yang baru dilantik.
Selasa, 24 September 2019 -
Ombudsman Miris Banyak Lampu PJU Kurang Memadai, Salah Satunya di Kota Toboali
Minimnya lampu penerangan jalan berpotensi memicu rawan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat yang melintasi
Sabtu, 14 Juli 2018 -
Ombudsman Babel Ajak Warga Gunakan Hak Pilih pada Pilkada
Kepala Ombudsman Babel Jumli Jamaluddin mengajak seluruh warga Kota Pangkalpinang menggunakan hak pilihnya pada Pilwako.
Sabtu, 23 Juni 2018 -
Babel Raih Peringkat II Dalam Pelayanan Publik Persepsi Maladministrasi
Persepsi maladministrasi tersebut, berdasarkan dari beberapa lokus yang menjadi target survei di 11 Provinsi
Minggu, 1 April 2018 -
Ombudsman Minta Kejadian Pemutusan Listrik Warga Tak Terulang Lagi
Terkait laporan pemutusan listrik tanpa sosialisasi yang dilakukan oleh PLN, Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung
Rabu, 28 Maret 2018 -
Ombudsman Sudah Terima 212 Laporan, Terbanyak Pengaduan tentang Pemerintah Daerah
Terhitung dari januari 2018 saja, laporan pengaduan melalui whatsapp saja ada sekitar 212 laporan, 52 laporan
Kamis, 15 Maret 2018 -
Penilaian Ombudsman 2017, DPMPTSP Pangkalpinang Peringkat Dua Nasional
Dari 44 Kota yang dijadikan sampel hanya 4 DPMPTSP Kota Di Indonesia yang memperoleh Kompetensi Tinggi
Minggu, 4 Maret 2018 -
Standar Pelayanan Publik Dikpora Babar Masuk Zona Hijau Penilaian Ombudsman
Ombudsman RI Bangka Belitung mengapresiasi atas peraihan penilaian kepatuhan tinggi (Zona Hijau) standar pelayanan Publik
Senin, 8 Januari 2018 -
Ombudsman 'Terbitkan Surat Berdasarkan Aturan Pemerintah'
Sepanjang ada dasarnya artinya bisa menyesuaikan memungut Rp.350.000 maksimal. Bagi yang tak ada Perdes harus
Senin, 6 November 2017
