Panglima TNI Merasa Dikebiri, Menhan Bilang Jangan Bikin Ribut

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merespons keluhan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seputar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pembelian AgustaWestland 101.

Dia meminta agar keluhan Gatot yang merasa wewenangnya terbatas itu tidak dibesarkan.

"Jangan digede-gedein. Dari dulu saya enggak pernah ribut kan, jangan buat saya ribut. Saya orang pejabat pengalah, bukan kalah," ucap Ryamizard.

Baca: Jokowi Mengaku Belum Instruksikan Harmonisasi Menhan-Panglima TNI

Ia menjelaskan, persoalan anggaran memang berawal dari Kementerian Keuangan yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, penggunaan anggaran diserahkan ketiga angkatan di TNI.

Untuk anggaran TNI sendiri, diserahkan kepada Panglima dan Kasum.

"TNI ada Panglima atau Kasum. Kemudian yang tiga angkatan, laut, darat, dan udara. Itu kuasa pengguna anggaran. Kuasa dari saya. Kan masing-masing saya berikan," kata Ryamizard.

Baca: Panglima TNI Protes Rencana Beli Heli AW101 Tanpa Sepengetahuan Dirinya

Ryamizard pun meminta wartawan untuk tidak mengungkit lagi keluhan yang disampaikan oleh Panglima TNI. Ia mengaku tidak ingin masalah ini menjadi besar dan menimbulkan keributan.

Sementara terkait pembelian AW101, Ryamizard menyerahkannya kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

Baca: Menhan Mengaku Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki perencanaan, pengadaan, hingga helikopter tersebut berada di Indonesia.

AW101 sudah berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sejak empat atau lima hari lalu. Adapun tim investigasi tersebut baru bekerja efektif selama tiga hari.

Baca: KSAU Tegaskan Helikopter AW-101 Dibeli TNI AU, Bukan Setneg

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan konsolidasi.