BangkaPos/
Home »

News

» Jakarta

Menteri Sofyan Djalil Tolak Cabut HGB Pulau Reklamasi C, D dan G

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.

Menteri Sofyan Djalil Tolak Cabut HGB Pulau Reklamasi C, D dan G
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempersilakan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta menggugat mereka ke PTUN karena menolak permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan siap membatalkan HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan di Pulau D, bila PTUN mengabulkan gugatan Pemda DKI Jakarta.

"Karena itu putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum, " katanya di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca: Anies Batalkan Seluruh HGB Lahan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Pemerintah Daerah DKI Jakarta meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang membatalkan dan tidak menerbitkan hak guna bangunan di pulau reklamasi C, D, G. Permintaan tersebut tertuang dalam surat bertanggal 29 Desember 2017.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dalam surat tersebut mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena hasil kajian Pemda DKI Jakarta menemukan adanya cacat prosedur dalam pemberian hak guna bangunan (HGB) di ketiga pulau tersebut.

Baca: Sebelum Dibunuh, Wanita yang Jasadnya Tergeletak di Halaman Masjid Sempat Diginiin Dalam Mobil

Cacat prosedur tercermin dari keluarnya HGB sebelum peraturan daerah tentang zonasi yang menjadi landasan reklamasi di Pantai Utara Jakarta belum selesai dibahas.

Namun Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.

Untuk Pulau D, penerbitan sertifikat HGB di pulau tersebut telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan dan ketentuan yang berlaku. Penerbitan HGB telah didasarkan pada surat Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Baca: Ahok Minta Bantuan Pendeta untuk Rukunnya Kembali Rumah Tangganya Bersama Veronica Tan

Karena itu, mereka menolak membatalkan HGB tersebut. "Sebab kalau dibatalkan, ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena sesuai hukum pertanahan, ini bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat ke BPN," katanya. (Kontan.co.id/Agus Triyono)

Editor: fitriadi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help