Ombudsman Temukan Banyak TKA Tersebar di Daerah, Fahri Hamzah Sampai Takut Jadi Masalah Besar

BANGKAPOS.COM - Fahri Hamzah menanggapi soal temuan Ombudsman RI yang menyebut banyaknya tenaga kerja asing yang menjadi buruh kasar.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang ia tuliskan pada Jumat (27/4/2018).

Sebelumnya, Ombudsman menemukan banyaknya tenaga kerja asing sebagai pekerja kasar yang menyebar di beberapa daerah di Indonesia.

Inilah puluhan cuitan Fahri Hamzah yang menyoroti soal TKA:

"Pertama, setelah laporan @OmbudsmanRI137 kemarin maka, fakta bahwa telah terjadi penyusupan TKA secara massif tidak ke wilayah NKRI tidak bisa ditolak lagi. Temuan yang menyebutkan TKA berpusat di 10 Provinsi juga mengagetkan. "

Modus temuan @OmbudsmanRI137 itu tidak saja mengagetkan tetapi juga menakutkan. Fakta2 itu berpotensi menjadi sebab masalah lain yang lebih besar. Maka pemerintah jangan membantah tapi diatasi. Ini sudah jadi masalah besar.

Temuan @OmbudsmanRI137 itu justru terjadi sebelum Perpres 20/2018 berlaku Juni nanti. Lalu apa dasar mereka datang? Siapa yang membuka pintu? Pakai aturan apa? Kok bisa dalam jumlah besar? Ini tanggungjawab siapa?

Padahal temuan @OmbudsmanRI137 itu jelas dan saya menyaksikan sendiri bagaimana TKA itu memang kasar dan tidak punya keahlian apa2. Jadi mau dibantah pakai apa? Lalu Perpres itu untuk siapa?

Saya mendengar beberapa argumen dari pemerintah, mulai dari level presiden sampai menteri tenaga kerja. Kata mereka jangan ribut karena aturannya tidak berubah, Perpres hanya untuk memperbaiki iklim investasi. Iklim bagi siapa? Investasi dari mana?

Kalau Perpres tidak mengubah aturan, kenapa kita menangkap banyak temuan yang kemudian dibenarkan oleh temuan @OmbudsmanRI137 itu? Kenapa banyak TKA kasar dan Tanpa keahlian masuk? Apakah itu ilegal? Kenapa dibiarkan?

Ada juga alasan, “pekerja kita di luar banyak mereka Gak ribut”. Terus terang saya tersinggung dengan argumen ini. Seolah Pekerja Migran Kita dipandang rendah seperti yang mereka kirim secara ilegal ke sini. Kalimat pejabat ini tidak pantas.

Baca: Jabat Dirut Bulog, Budi Waseso Jadi Angin Segar untuk Berantas Mafia Beras

Pejabat itu tidak tahu pahitnya hidup pekerja migran kita terutama yang perempuan. Mereka sudah masuk secara legal pun masih bisa mengalami penganiayaan yang luar biasa sampai seperti perbudakan dan trafficking. Mereka bukan pekerja ilegal yang liar.

Mereka juga pergi ke luar negara karena para pejabat itu tidak memenuhi janjinya untuk memperluas lapangan kerja. Malah lapangan kerja yang ada diberikan kepada orang asing dengan gaji lebih tinggi.

Jadi membandingkan PMI kita dengan TKA yang sedang membanjiri Indonesia adalah sebuah kesesatan yang nyata dan tega. PMI kita umumnya punya skill dan legal prosedural sementara TKA itu kasar dan ilegal. Sangat keliru membuat perbandingan.