Gubernur Babel Minta Maaf di Depan Ribuan Pendemo Menolak Kapal Isap Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ribuan para pendemo yang berorasi di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung (Babel), Selasa (29/12/2015) memaksa Gubernur Rustam Effendi meminta maaf kepada masyarakat.

Hal ini ditenggarai statement Rustam yang sempat menyatakan tidak akan mencabut izin Kapal Isap Produksi timah di media.

Statament yang disebutkan politisi PDI P ini dikarenakan takut jika izin dicabut perekonomian akan terganggu.

"Kalau memang statement saya dianggap mengganggu saya mohon maaf. Saya dapat menyimpulkan untuk mencabut izin itu," kata Rustam dihadapan ribuan para pendemo.

BACA : Kelompok Pro Tambang Ini Gelar Doa di Pantai Matras

Rustam mengaku akan segera memuat surat ke kementerian untuk melakukan peninjauan untuk mencabut izin IUP yang dimiliki PT Timah.

Ia mengaku sangat senang dengan demo yang digelar hari ini, karena dapat menjadi bahan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat.

"Izin IUP berada dipusat bukan dikita. Saya senang rakayt saya datang langsung hari ini, ini sebagai penguatan saya mengelurkan surat ke pusat. Saya harap pusat untuk datang dan memeriksa izin-izin ini. Saya akan mengusahakan untuk mencabut izin ini karena diminta oleh masyarakat," kata Rustam.

Ribuan pendemo yang hadir melakukan aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Babel Selasa (29/12/2015).

BACA : Cara Membaca Garis Nasib, Ketenaran dan Uang di Telapak Tangan

Mereka menuntut Pemprov Babel dan DPRD Babel untuk memfasilitasi pencabutan izin operasional Kapal Isap Pruduksi (KIP) di Pulau Bangka.

Massa juga menyatakan penolakan sampai kapan pun akan aktifitas kapal penambang pasir timah tersebut.

Pasalnya aktifitas KIP merusak lingkungan dan mengakibatkan tangkapan nelayan menurun drastis.

Jika tuntutan mereka ini tidak ditindaklanjuti massa mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.

Bahkan siapp membawa permasalahan ini ke pusat jangan sampai Bangka Belitung mengalami kerusakan semakin parah.

Gubernur Kep Bangka Belitung Rustam Efendi dan Ketua DPRD Didit Srigusjaya langsung menyanggupi untuk menandatangi surat bermaterai soal penolakan Kapal Isap Produksi.

BACA : Pakai 10 Jenis Busana Ini Kamu Bakal Dianggap Seksi

Rustam menyatakan dengan penolakan masyarakat ini menjadi dasar bagi pihaknya terkait penambangan laut.

Tak hanya menandatangi surat penolakan bermaterai soal KIP Rustam Efendi saja.

Bahkan Rustam dengan lantang berjanji akan mengeluarkan surat untuk pemerintah pusat mengenai kondisi yang terjadi dan mendesak untuk mencabut izin KIP.

"Izin tambang yang dikuasai PT Timah dikeluarkan hingga tahun 2025 tapi besok akan saya keluarkan mengenai penolakan masyarakat terkait tambang dilaut silahkan cek besok sudah saya buat," kata Rustam Efendi.