Pensiunan PT Timah Hanya Menuntut Layanan Kesehatan Yang Layak

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Massa yang tergabung dalam pensiunan PT Timah Tbk dengan membawa spanduk berbaris di depan halaman kantor tempatnya bekerja dulu, Kamis (28/1) pagi.

Rombongan Orangtua yang sebagian di dampingi istri ini datang langsung dari wilayah Belinyu, Sungailiat serta Kota Pangkalpinang untuk mempertanyakan permasalahan fasiltas kesehatan yang membuat rugi pihaknya tersebut.

"Kemarin kami telah mengirimkan surat resmi terkait permasalahan ini. Kami juga telah melakukan pertemuan dengan instansi terkait atas permasalahan ini," ungkap perwakilan pensiunan PT Timah Tbk, Saiful dalam orasinya.

Selain itu, pihaknya pun akan menemui DPRD Provinsi terkait tuntutan para pensiunan tersebut.

Rombongan mantan pegawai BUMN ini juga mengakui bahwa kegiatannya tersebut merupakan murni karena terzalimi oleh mantan perusahaannya.

Ia juga menegaskan bahwa aksi pihaknya dalam menuntut fasilitas kesehatan yang layak bukanlah bentuk mengemis.

Pihaknya pun akan tetap memperjuangkan aksinya itu jika tidak ada keputusan atau hasil atas permasalahan yang dialami rombongan pensiunan ini.

"Kami akan menyebar dokumentasi kami ini di Youtube, bahwa pensiunan seperti kami ini dibuat begini, kami tidak putus berjuang," tutur Saiful.

Meskipun telah ditawarkan untuk melakukan mediasi oleh wakil Kepala Divisi Pengamanan PT Timah Tbk, Sadyo Prawiro dengan mewakilkan beberapa orang dari pensiunan untuk bertemu di dalam kantor dengan pihak Direksi perusahaan.

Namun, rombongan ini menginginkan untuk pihak direksi keluar menemui rombongan pensiunan ini. Selanjutnya, massa tersebut kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Babel. Kedatangan pensiunan ini meminta supaya wakil rakyat untuk membantu mengembalikan pelayanan kesehatan, selain itu untuk menurunkan Dirut PT Timah Tbk (Persero).

Koordinator sekaligus MKT, Abdullah Makruf mengatakan para pensiunan merasa tidak ada kepastian mengenai pelayanan kesehatan yang mereka dapat.

Abdullah mengatakan pihaknya dari MKT meminta supaya DPRD mengeluarkan surat untuk mengganti Sukrisno sebagai Dirut PT Timah. Hal ini disampaikan karena tak ada kepastian mengenai pelayanan kesehatan yang mereka minta.

Abdullah beralasan saat ini biaya kesehatan sangat mahal. Karena jika dibandingkan dengan pendapatan pensiunan yang hanya Rp 152 ribu hingga Rp 260 ribu dirasa tidak cukup.

Kabag Umum DPRD Babel, Erwandi, yang menemui MKT mengatakan seluruh aspirasi dan keinginan pensiunan sudah dicatat. Ia mengaku akan segera melaporkan ke ketua DPRd.

"Pak ketua lagi ada peresmian di Sungailiat bersama gubernur, saya akan sampaikan ke pimpinan, untuk pengiriman surat dan keinginan MKT," ujar Erwandi.

Terpisah PT Timah Tbk (Persero), Renny Hutagalung membenarkan bahwa adanya surat dari para pensiunan yang ingin bertemu direksi untuk menyampaikan aspirasi tentang fasilitas kesehatan yang dialihkan ke BPJS.

"Kemarin sudah mempersiapkan diri, bahwa kita tahu sasaran kita para orangtua yang juga keluarga kita selama ini membesarkan nama perusahaan juga dulunya. Kita siapkan tempatnya di graha timah ini, bisa muat sekitar 500 orang, namun saat datang tiba-tiba dialihkan di depan kantor, kami pun sempat prihatin dan meminta pindah ke dalam, namun menurut mereka bahwa di dalam bentuk sosialisasi kesehatan, jadi kita bingung," kata Renny.

Terkait adanya tuntutan mundur terhadap direktur utamanya, Sukrisno dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir. Mengingat sedang ada kegiatan di Jakarta, namun telah ditunjuk direktur SDM dan Umum, Abrun Abu Bakar.

"Dan memang formatnya 10 perwakilan di data dan akan rapat bersama tertutup dengan direksi, tetapi ternyata mereka tidak mau, jika seperti itu kita tidak bisa apa-apa, padahal kami sudah siap di dalam," tuturnya.

Terkait tuntutan pensiunan, pihaknya telah menerima dan mengetahui, serta telah menyiapkan langkah penyelesaiannya.

"Tetapi tadi tidak mau diskusi dulu, padahal kami juga sudah siap jawaban kedepannya seperti apa yang terbaik. Jadi kita ikuti saja langkah kedepannya nanti bagaimana perkembangannya, jika masalah BPJS, kami juga karyawan ikut BPJS sesuai aturan, memang pengalihan ini atas intruksi Presiden sejak 1 Januari 2015," pungkas Reni.(M4/l4)