Kiki Syahnakri Sebut Indonesia Dikepung Amerika dan China

BANGKAPOS.COM, BATAM - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan dukungan pihaknya terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia versi Indonesia Raya Incorporated (IRI), Batam.

Apabila sudah siap, maka PPAD akan membawa konsep kemakmuran versi IRI kepada pemerintah.

Berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD), di Batam, Senin (234) lalu di hadapan 14 profesor dan dotor dari 14 perguruan tinggi di Indonesia, Kiki menyatakan bahwa IRI merupakan terobosan untuk mempercepat perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.

FGD Ekayastra Unmada:

Tema            : Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa"
Peserta        : Prof. Dr. Ir. Darsono MSi (Universitas Negeri Sebelas Maret), Dr. Syamsudin (Universitas Muhammadiyah), Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Munawar Ismail, DEA (Universitas Brawijaya), Prof. Dr. Tulus Tambunan (Universitas Trisakti), Sari Wahyuni, Ph.D (Universitas Indonesia), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji); Dr. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc. (Universitas Mulawarman), DR. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof Dr Werry Darta Taifur SE Ma (Universitas Andalas), Prof Dr Syafir Akhlus MSc (Universitas Maritim Raja Ali Haji), dan perwakilan Persatuan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD).

Kiki menjelaskan bahwa saat ini Indonesia berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.

"IRI saya yakin mampu menjadi sebuah breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara soft power," kata Kiki Syahnakri.

Mantan Wa KSAD itu menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

"Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. Kini mereka masuk dengan kulo nuwun, cara halus," katanya.

Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.

Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat.

Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.

"Ada indikasi by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi.," papar Kiki.

Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.

"Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amandemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.