Sabtu, 11 April 2026

DAS Jalan Laut Sungailiat Rusak Parah Dihajar TI, Warga Ngadu ke Dewan

Perwakilan Warga Jalan Laut mengadukan nasib mereka kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu

Penulis: nurhayati | Editor: edwardi
bangkapos.com/Nurhayati
Rapat Perwakilan Warga Jalan Laut mengadukan nasib dengan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu, Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, dan pihak-pihak terkait, Rabu (1/11/2017) di Ruang Fraksi DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perwakilan Warga Jalan Laut mengadukan nasib mereka kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu dan Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (1/11/2017) di Ruang Fraksi DPRD Kabupaten Bangka.

Kedatangan warga ini menolak tambang inkonvensional rajuk yang beroperasi di lahan magrove Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jalan Laut. Pasalnya keberadaan TI tersebut menyebabkan rusaknya hutan bakau, pemukiman warga banjir saat musim hujan hingga para siswa terganggu akibat suara bising dari mesin TI yang beroperasi disana.

Menurut Kaling Jalan Laut Feri TI tersebut sudah lama beroperasi di lokasi Jalan Laut. "Sejak jadi kaling tahun 2008 sampai ada demo pembakaran TI, belakangan timbul lagi apalagi mau lebaran. Masyarakat kampung Jalan Laut tidak bekerja disana. Kami dengan camat dan lurah menyepakati di Jalan Laut tidak ada penambangan. Itu komitmen masyarakat sejak saya menjabat kaling," ungkap Feri yang disapa Amuk.

Menurutnya warga sudah 30 tahun menjaga agar hutan bakau disana tidak rusak karena aliran DAS jika banjir di Kelurahan Sinar Jaya maka pemukiman warga di Jalan Laut juga terkena banjir. "PDAM mau buka damnya. Buka DAM itu meluap kalau ditutup. Kalau masyarakat jalan laut banjir kami repot dibilang masyarakat tidak kerja," keluh Amuk.

Dia khawatir sekarang ini sudah ada lagi penambang yang mendorong ponton TI disana sehingga TI rajuk semakin marak.

Hal senada disampaikan Warga Jalan Laut Sumarli yang merupakan Mantan Kaling Jalan Laut. "TI disana sudah lama berulang-ulang kami sudah malek. Kami minta TI tidak beroperasi lagi. Saya sampai usia 60 tahun tidak pernah kebanjiran sekarang kebanjiran. Semenjak TI disana sudah langganan banjir," keluh Sumarli.

Ia menanyakan instansi yang berwenang mengatasi TI ini sebab jika masyarakat yang bertindak nanti terjadi gejolak sosial antara masyarakat dan TI. "Kami bukan tidak mampu mengoperasikan TI tapi kami menjaga jangan sampai merusak. Tidak ada warga kami yang menambang ini orang luar yang melakukan TI. Kalau ada warga kami yang menambang wajar karena mengundang orang lain tapi ini tidak ada," ungkap Sumarli.

Diakuinya memang sudah ada anggapan di masyarakat adanya isu penyuapan. Dikatakan Sumarli menertibkan TI masyarakat tidak punya taji, buta aturan hukum sehingga mereka berlindung ke kaling dan lurah. Untyk itulah sebagai warga, masyarakat berembuk menyampaikan aspirasi ke dewan ini.

Diakui Lurah Matras, Farid Alkindi, dirinya mengikuti perkembangan dari awal hingga akhir selama 10 bulan menjabat sebagai lurah. Menurutnya apa yang disampaikan warga bukan untuk menagih janji dari kepolisian, TNI dan satpol pp untuk menertiban tetapi jangan sampai setelah ditertibkan TI kembali beroperasi.

"Jangan efek hanya pemati rasa timbul lagi karena nanti akan timbul prasangka termasuk kepada saya. Keberadaan TI ini mempengaruhi aspek ekonomi sosial dan masyarakat. Kewenangan kami sebagai lurah terbatas," kata Farid.

Untuk itu ia berharap dari rapat ini ada rekomendasi yang harus diteruskan di level pimpinan jadi solusi bersama sehingga ada formula guna memberantas TI ini. "Kalau tidak akan memicu konflik sosial. Apalagi pas hujan dari tailing merembet ke perumahan masyarakat. Tailing menyebabkan aliran DAS tersumbat merambat ke rumah warga. Begitu panas debit air bersih di rumah warga menipis," ungkap Farid.

Kasatpol PP M Dalyan Amrie menyarankan dibuat pos untuk memantau keberadaan TI rajuk disana. "Kita bentuk pos saja. Ada infonya TI ini mau jalan lagi. Saya koordinasi ke kapolres, kapolsek, babimnas melibatkan semua unsur masyarakat polisi, TNI, satpol pp, kami mendukung," saran Dalyan.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Ervawi mengatakan, pihaknya bukan tidak peduli mereka sudah beberapa kali meminta satpol pp menertibkan TI di sana. Diakuinya keberadaan TI tersebut menganggu aktifitas sekolah

"Kami terima kasih hadir seperti ini. Banyak juga kasus seperti ini di Saing juga hampir sama di Merawang tapi alhamdulillah TI-nya sudah diangkat. Saya pribadi juga pecinta lingkungan. Kami Ikebana berjuang menghalang TI apung di Rebo sudah delapan tahun. Kita sempat dibabat juga pohonnya. Saya saran adanya kegiatan undang PT DAS berapa bakau untuk menanam kami siap anak-anak sekolah menanam," saran Ervawi.

Sumber: bangkapos.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved