Kebijakan Satu Peta Cegah Pembangunan Tumpang Tindih

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Tim Koordinasi Informasi Geospasial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc mengemukakan, geoportal dan PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) UBB, mampu secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di Provinsi Kepulauan Babel.

“Dengan kapasitas 500 terrabyte, semua peralatan yang diberikan Badan Informasi Geospasial, BIG, kepada UBB per Agusutus 2017 itu, saya nilai andal dalam membangun Basis Data Spasial, termasuk secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di daerah ini,” tukas Agus Hartoko dalam rilisnya kepada Bangkapos.com, Jumat (16/03/2018) petang.

Sebagai pakar geospasial yang sudah 25 tahun berkutat di bidang ini, Agus Hartoko menegaskan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang akan di launching Presiden RI Joko Widodo 18 Agustus 2018, punya nilai dan fungsi strategis dalam kerangka memadukan dan mempercepat pembangunan di negara ini.

“Dengan adanya KSP dan JIGN maka semua sektor akan menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama. Faedahnya banyak sekali. Selain memudahkan sisi perencanaan, semua sektor pun dapat dengan mudah dipadukan. Sehingga tak ada lagi antar sektor yang tumpang tindih,” ujar Guru Besar Bidang Kelautan ini.

Seperti diberitakan Gubenur Bangka Belitung (Babel) Dr Erzaldi Rosman Djohan menunjuk Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (Warek II UBB) sebagai Koordinasi Informasi Geospasial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan Daerah (Simpul Jaringan Provinsi) Babel guna mendukung berbagi pakai produk Kebijakan Satu Peta (KSP).

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan kerja Simpul Jaringan Provinsi itu, saya minta Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc sebagai ketuanya, dan Sekretaris Bappeda Babel selaku sekretaris lembaga itu,” ujar Erzaldi ketika menerima Prof Agus, didampingi Ketua UBB Press Eddy Jajang J Atmaja dan Ketua TIK UBB Ghiri Basuki di ruang kerja gubernur, Kamis (15/03/2018).

Penunjukkan ini selain atas dasar UBB telah ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai perwakilan BIG di Babel.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah karena sosok Prof Agus Hartoko di UBB merupakan Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS).

Menurut Agus, daerah harus segera merampungkan pembuatan peta geospasial. Sebab pada tanggal 18 Agustus 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan kebijakan satu peta atau KSP.

Untuk itu, lanjut Agus, koordinasi antar instansi dan lembaga di daerah menjadi hal penting dalam usaha segera merampungkan pembuatan peta geospasial. Agus menilai Bappeda Babel menjadi wadah koordinasi antar instansi dan lembaga dimaksud.

Kepastian pemerintah meluncurkan KSP telah ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, bulan lalu.

"Intinya 17 Agustus kita akan launching dan praktis semua yang ada petanya selesai," kata Darmin di Jakarta.

KSP merupakan arahan langsung Presiden RI Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000.

KSP merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.

Menindaklanjuti perpres itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua gubernur untuk menunjuk perangkat daerah terkait sebagai penanggungjawab percepatan perlaksanaan simpul jaringan daerah di provinsi.