Eko Wijaya Minta Pemprov Babel Tanggap Soal Kerjasama dengan Sumsel
Pemerintah Propinsi Bangka Belitung diminta tanggap mengenai rencana kerjasama yang ingin dilakukan Pemprov Sumsel dengan pemprov Babel
Penulis: Hendra | Editor: Evan Saputra
Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Propinsi Bangka Belitung diminta tanggap mengenai rencana kerjasama yang ingin dilakukan Pemprov Sumsel dengan pemprov Babel terkait pembangunan ruang transmisi gas bumi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Eko Wijaya Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dihadapan Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Bangka Belitung yakni di lahan reklamasi PT Timah di Air Jangka, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Senin (30/4/2018).
Seperti diketahui, Rencana kerjasama Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi yang akan dibangun dari Palembang menuju Tanjung Si-Api-api hingga diteruskan ke Muntok sedang dipersiapkan, hal ini akan menghubungkan kerjasama antara pemerintah provinsi Bangka Belitung dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
"Kebutuhan Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam menunjang proses industri, baik itu industri kecil, menengah maupun industri besar. Bangka Belitung yang bukan merupakan penghasil Minyak dan Gas Bumi sangat membutuhkan sumber energi yang termasuk Gas ini. Beranjak dari persoalan itu, saya kira perlu adanya Kerjasama yang apik dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang merupakan salah satu penunjangnya adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bakar yang memadai untuk menunjang proses tersebut," papar Eko dalam pertemuan bersama pemerintah provinsi Bangka Belitung dan Mitra Komisi VII.
Lanjut Eko, pembangunan ruang transmisi Gas Bumi melalui Palembang lalu dihubungkan ke Tanjung Si-Api-api hingga ke Muntok merupakan hal yang sangat baik. Pembangunan tersebut merupakan sebuah terobosan yang perlu didukung dari semua lapisan stakeholder dan juga pemerintah daerah, perusahaan terkait dan juga masyarakat.
Manfaat pembangunan ruang transmisi gas bumi tersebut sangat penting untuk Bangka Belitung. Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang selama ini terjadi.
Kedatangan Gubernur Sumatera Selatan ke Bangka Belitung beberapa waktu lalu juga diapresiasi oleh Eko Wijaya. Dia bahkan mendukung bila ada niat baik dari pemprov sumsel yang ingin membangun di Bangka Belitung.
Terlebih lagi BPH migas secara langsung memberikan ruang dan sudah menyetujui, serta sangat mendukung rencana tersebut karena akan saling memberikan dampak positif bagi masing-masing daerah, terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah sehingga akan meningkatkan mutu ekonomi dan juga mengurangi pengangguran di daerah.
“Provinsi Sumatra Selatan yang merupakan salah satu lumbung minyak dan gas bumi sudah selayaknya mereka mau berbagi dengan kita yang dulu juga pernah menjadi satu Bagian pemerintahan sebelum adanya pemisahan provinsi" jelas Eko Wijaya.
“Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus sigap dan tanggap mengingat ini merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sehingga semua persoalan bahan bakar di Bangka Belitung dapat diminimalisir sedini mungkin". tegasnya.
Eko juga mengingatkan pihak-pihak terkait dengan memberikan paparan mengenai beberapa persoalan yang ada di masyarakat agar diperhatikan demi kesejahteraan masyarakat.
Pertama, kelangkaan GAS Elpiji 3 kg yang seringkali terjadi di Bangka dan Pangkalpinang,
Kedua, kebijakan pemerintah terkait Persoalan Pertambangan, perikanan dan pariwisata di Belitung merupakan bagian dari tanggung jawab kami juga di DPR RI yang harus menjadi perhatian unsur-unsur terkait termasuk Perusahaan dalam hal ini PT TIMAH dan Pemerintah Selaku pemangku jabatan.
Setidaknya ada beberapa persoalan yang menyita perhatian di masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi Bangka Belitung.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/komisi-vii-dpr-ri-dan-anggota-dpr-ri-eko-wijaya_20180430_155351.jpg)