Soal Kartu Prabayar yang Diblokir, Diskominfo Babel Tunggu Kebijakan Resmi dari Pusat

Sudarman berpesan agar masyarakat tidak membuang kartu yang sudah diblokir, hingga ada keputusan resmi

Soal Kartu Prabayar yang Diblokir, Diskominfo Babel Tunggu Kebijakan Resmi dari Pusat
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Sudarman. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman belum dapat memastikan nomor yang sudah diblokir masih dilakukan registrasi atau tidak.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian secara tertulis dari komenterian Komunikasi dan Informatika.

"Pak Menteri rapat dengan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), keputusan Pak Menteri dengan BRTI semuanya sudah terblokir tidak bisa registrasi, tapi kita belum tau pasti karena belum ada surat ke kita," kata Sudarman, Rabu (2/5/2018).

Sudarman berpesan agar masyarakat tidak membuang kartu yang sudah diblokir, hingga ada keputusan resmi dari Kementerian.

"Simpan dulu kartunya tunggu keputusan resmi dari Kominfo. Sayang kan kalau nomornya sudah lama," katanya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini belum semua nomor yang tidak registrasi diblokir, tergantung dari masing-masing provider.

"Kalau lihat beberapa berita, katanya kan tidak bisa digunakan lagi. Tapi ada juga yang belum diblokir, jadi ini bisa saja tergantung provider," sebutnya.

Ditanyai perihal kebijakan pembatasan tiga kartu, menurutnya saat ini masyarakat hanya bisa mendaftarkan tiga kartu untuk satu identitas apabila melakukan registrasi sendiri.

"3 kartu ini kan keputusan tertulis dari Kominfo yang 1 KTP hanya 3 kartu untuk 1 provider. Tapi bisa lebih kalau registrasi di provider, namanya di Unreg," katanya.

Sudarman menyebutkan registrasi ini penting, untuk mengetahui jumlah kartu yang beredar dan agar tidak dimanfaatkan untuk menyebar yang tidak baik.

"Tujuannya kan untuk mendata, bagus tujuannya setiap nomor ini bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, tidak untuk menyebarkan hoax," tutupnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved