Tahun Ini Pemkab Babar Belum Laksanakan Rekrutmen P3K, Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) kemungkinan besar tak akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika pemertintah pusat akan melaksanakannya pada tahun ini.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babar kepada Bangka Pos Heru Warsito, Selasa (29/1/2019).

Dia menjelaskan, hal ini juga menyesuaikan dengan perkembangan rekrutmen P3K dari rapat koordinasi (rakor) P3K yang diikuti BKPSDM se-Indonesia di Batam baru-baru ini.

"Di Babel rasanya tidak ada juga. Artinya bukan hanya Babar, seluruh daerah di Babel rasanya tidak melaksanakan juga.

Karena Kepala BKN dulu pernah menyatakan bahwa bagi daerah P3K ini tidak wajib, sebab kalau penganggaran gajinya melalui APBD, tidak semua daerah mampu," kata Heru.

Menurut Heru, sejumlah daerah di Indonesia, bukan hanya Babar, keberatan melaksanakan rekrutmen P3K jika penggajiannya dibebankan melalui APBD.

Lagi pula, petunjuk teknis hingga pengajuan formasinya belum dilakukan sementara pelaksanaanya akan dilakukan pada Februari 2019.

Pun demikian anggaran pelaksanaannya juga belum dilakukan jika rekrutmen dilakukan pada tahun ini.

"Di rakor itu juga masih terjadi tarik ulur, kalau penggajiannya dibebankan kepada pusat, daerah mungkin bisa melakukan.

Tetapi kalau lewat APBD, saya yakin belum mampu. Babar bisa dibilang belum akan melaksanakan rekrutmen P3K ini," kata Heru. 

Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan BKPSDM Babar Sholihin menjelaskan, rakor P3K di Batam baru-baru ini digelar untuk mencari kesepakatan pelaksanaan rekrutmen P3K pada tahun ini.

Hampir seluruh daerah kemudian keberatan melaksanakan rekrutmen P3K.

" (Di sana dibahas) rencana tahap awal ini itu untuk honorer K2 yang belum diangkat dulu. Kemudian (dibahas) pernyataan kepala daerah membiayai P3K ini untuk gaji dan tunjangan segala macamnya itu, boleh dikatakan, banyak daerah yang sidah tanda tangan di atas meterai, dan akhirnya ditarik kembali,.

Jadi intinya, seluruh daerah ini tidak siap apabila lembiayaannya dibebankan kepada daerah. Daerah bisa tetapi ditanggung pusat, bisa dibilang 99 persen yang kemarin datang ke rakor itu keberatan," beber Sholihin.

Dia mengakui, bahwa daerah yang APBD-nya besar semisal Jawa Barat atau DKI Jakarta tak keberatan dengan rencana ini. Tetapi tidak dengan daerah di Sumatera dan Indonesia Timur.

"Gajinya itu selevel dengan golongan II, termasuk tunjangannya. Kemarin banyak yang menarik pernyataan kesiapannya, artinya mereka tidak siap.

Babar merasa belum mampu untuk sistem penggajian P3K ini. Babar bisa dibilang keberatan," kata dia. (BANGKAPOS.COM / dedyqurniawan)