Inilah 6 Azas Pelayanan Publik yang Harus Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan

Menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 antara lain, pertama Atransparansi. bersifat terbuka, mudah

Inilah 6 Azas Pelayanan Publik yang Harus Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan
Ist
H Gusman, Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) Pelayanan Publik Angkatan I di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinan, Selasa (12/02/2019). 

BANGKAPOS COM, BANGKA -- Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. 

Hal ini diungkapkan H Gusman, Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) Pelayanan Publik Angkatan I di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pangkalpinan, Selasa (12/02/2019).

Gusman memaparkan ada beberapa azas-azas pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 antara lain, pertama Atransparansi. bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti," jelasnya.

Dilanjutkannya, kedua akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ketiga kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesien dan efektif," ujarnya.

Ditambahkannya, keempat partisipatif,  mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Kelima kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi," jelasnya.

Dilanjutkannya, Keenam keseimbangan hak dan kewajiban, dimana pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

“untuk merespon tantangan dan permasalahan dalam manajemen pelayanan public maka dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan haruslah  difokuskan kepada upaya pengembangan kapasitas manajemen pelayanan public,” tukasnya.

Diungkapkannya, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public memang membutuhkan suatu manajemen yang baik dan terukur, terutama dalam hal manajemen SDM aparatur sebagai pemberi atau penyedia layanan,

sehingga dalam rangka menjalankan roda pemerintahan para aparatur menghasilkan peningkatan produktivitas serta pelayanan yang semakin optimal kepada public. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)

Penulis: edwardi
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved