Berita Bangka Barat

Bupati Bangka Barat Belum Dilantik, d Para Kades Ancam Datangi Kantor Gubernur


Pelantikan Bupati Bangka Barat agar segera dilakukan, jangan ditunda dan diulur-ulur. Pelantikan itu tidak makan waktu

Bupati Bangka Barat Belum Dilantik, d Para Kades Ancam Datangi Kantor Gubernur

istimewa/Wakil Bupati Bangka Barat, Markus
Plt Bupati Bangka Barat, Markus 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 19-413 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bangka Barat sudah keluar sejak 11 Maret 2019.

Akan tetapi sampai Sabtu (16/3) Markus belum dilantik sebagai Bupati Bangka Barat. Penundaan pelantikan tersebut menyebabkan roda pemerintahan terhambat.

Transfer dana desa tertunda sehingga gaji Kepala Desa dan perangkat pun macet. Tunjangan untuk para ASN pun belum cair.

Selain itu para CPNS belum bisa menerima SK CPNS dan mulai bekerja sedangkan semua kabupaten/kota lain sudah bekerja.

Karena itu, para kepala desa akan mendatangi langsung Kantor Gubernur mempertanyakan penundaan pelantikan.

"Pelantikan  Bupati Bangka Barat agar segera dilakukan, jangan ditunda dan diulur-ulur. Pelantikan itu tidak makan waktu lama paling lama 1 jam,  kenapa mesti diulur-ulur.

Kalau lambat pelantikan bupati definitif,  kami Bangka Barat akan tertinggal dan banyak org yang terhambat oleh permasalahan ini, karna ini menyangkut orang banyak bukan perorangan,  bukan urusan partai. 

Karena  teransfer dana ke desa banyak tahapan  sepertinya tahun 2019 ini semua dana teransfer ke desa  melalui 3 tahapan, yang sampe sekarang tahap pertama juga belum ada gimana kita mau berharap tahap berikutnya.

Sedangkan seharusnya bulan Februari tahap pertama sudah ditransefer ke rekening desa yang telah lengkap persyaratannya,"  tegas Kepala Desa Kapit Deni Ferdian yang juga menjabat  Ketua APDESI   Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (16/3).


Deni menambahkan jika Gubernur Babel berhalangan maka bisa diwakilkan kepada Wakil Gubernur sehingga Bangka Barat memiliki Bupati Defenitif dan bisa mengeluarkan dan menandatangani keputusan penting seperti pencairan dana desa, TPP ASN, SK CPNS dan masih banyak kebijakan lain.


"Dan seandainya masih menunda dan mengulur pelantikan maka para kepala desa akan berangkat bersama ke Kantor Gubernur Babel mempertanyakan belum segera dilantiknya Bupati Bangka Barat karena ini urusan prioritas untuk masyarakat Bangka Barat, bukan urusan perorangan atau urusan partai," tegas Deni.(*)

Penulis: tidakada013
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved