Berita Pangkalpinang

Tunjangan Anggota Pokja ULP Pangkalpinang Diusulkan Naik Hingga Rp 15 Juta

Usulan kenaikan tunjangan ini karena dinilai beban tanggung jawab yang diemban anggota pokja cukup berat

Tunjangan Anggota Pokja ULP Pangkalpinang Diusulkan Naik Hingga Rp 15 Juta
Bangkapos/Ira Kurniati
Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana menaikkan tunjangan anggota pokja ULP (unit layanan pengadaan) menjadi sekitar Rp 10 hingga Rp 15 juta per bulan.

Sebelumnya, tunjangan ini hanya berkisar Rp 3 juta. 

Sekda Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, menuturkan, sesuai peraturan walikota tahun 2019 sudah diusulkan kenaikan tunjangan dan direncanakan direalisasi ditahun mendatang.

Namun, Radmida mengatakan, mereka yang menjadi bagian dari ULP harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, lantaran di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya memiliki sertifikat tersebut.

Usulan kenaikan tunjangan ini karena dinilai beban tanggung jawab yang diemban anggota pokja cukup berat dalam masalah pengadaan barang dan jasa. 

Dia menegaskan, sesuai kebijakan walikota Pangkalpinang, semua eselon III dan IV pun wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Eselon III hanya diberikan waktu satu tahun untuk mempunyai sertifikat. 

"kalau dalam waktu tersebut tidak bisa maka jabatannya akan dievaluasi kembali. Semua pejabat ada konsekuensi dan tanggung jawab yang mesti diemban." kata Radmida, Selasa (26/3/2019).

Menurutnya, masing-masing OPD tak harus membebankan masalah pengadaan barang dan jasa pada satu orang, tapi setiap pejabat masing-masing bidang harus memiliki sertifikat dan kompetensi yang mumpuni dalam pengadaan barang dan jasa. 

"kalau ada permasalahan, mereka dulu yang dipanggil dan ini tanggung jawab nya besar, jadi akan kita sesuaikan dengan honor nya." kata dia. 

Sambungnya, anggota pokja ULP Pangkalpinang saat ini masih tersisa tiga pokja, dari yang sebelumnya ada lima pokja.

Artinya, menurut Radmida penurunan ini lantaran setiap tahun ada pergantian anggota dan ada beberapa anggota yang menolak dengan sejumlah alasan.

Kedepan, pihaknya meminta masing-masing OPD harus memiliki PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pejabat pengadaan, juga termasuk setiap bidang dalam satu instansi. 

"kalau sengaja tidak mau punya sertifikat silahkan mundur dari jabatannya." tegas Radmida. (*)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved