Terungkap Polisi Sebut Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Masuk Golongan Ringan, Begini Jelasnya

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum.

Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

• Demi Idola, Luna Maya Berjuang Naik Ojek di Bangkok, Histeris Nonton RM BTS: Aduh Cakep Banget

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”.

Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

• Video Pelaku Pengeroyokan Audrey Minta Maaf Beredar, Tapi Bantah Tuduhan Merusak Keperawanan Korban

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. 

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penganiayaan Siswi SMP Pontianak Masuk Golongan Ringan, Ini Alasan Polisi

• Kondisi Terbaru Siswi SMP Audrey, Kapolresta Dua Kali Sampaikan Soal Organ Vital terkait Hasil Visum

• Dialog Presiden Akal Sehat, Rocky Gerung Tur Eropa & Amerika, Siapa Perempuan di Sampingnya Ini?

• John Juanda, Si Raja Judi Dunia Asal Medan, Lulusan S2 Amerika Bergelar MBA, Disegani di Meja Poker

• Ini Niat Puasa dan Jadwal Malam Nisfu Syaban Tahun 2019, Jangan Lupa!

• Sempat Nyasar, Ariel Noah Malah Girang saat Sendirian Naik Motor di Jalanan Desa, Tapi Temukan Ini