Fahri Hamzah Tanggapi Rencana Wiranto Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh: Sedih Lihat Mereka Gelagapan

"Kayanya terputus pemahamannya dari konsepsi amandemen keempat di konstitusi kita. Inilah yang kemudian membuat mereka gelagapan sebenarnya. Ini kan kebebasan yang sama dengan yang kita alami 21 tahun yang lalu ketika reformasi," pungkas Fahri Hamzah.

Melalui sambungan telepon, Fahri Hamzah pun menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak mengerti secara jelas mengenai kebebasan dalam berbicara yang dimiliki rakyat.

• Begini Tanggapan Rektor UIN Suska Riau Soal Surat Pemecatan UAS karena Dialog dengan Prabowo

Karenanya, Fahri Hamzah pun menyayangkan ketika pemerintah tidak memahami secara utuh konsep negara demokrasi.

"Ini enggak memahami konsepsi besarnya. Ini pemerintah yang agak misleading dalam pikiran demokrasinya, kebebasan sipil, freedom of speach dan sebagainya, kayaknya dia enggak paham. Sayang sekali sih. Kok bisa ada pemerintahan ide-ide begini enggak paham," ungkap Fahri Hamzah.

Menyambung pernyataannya, Fahri Hamzah pun lantas menjelaskan perihal pengertian negara demokrasi yang sesungguhnya.

Diungkap Fahri Hamzah, yang memegang kepentingan tertinggi sebenarnya adalah rakyat.

Berkaca dari penjelasan itu, rakyat seharusnya adalah pihak yang paling dijaga dari semua aspek.

Termasuk dalam kebebasan dan keselamatan.

• Terbaru Real Count KPU Pilpres 2019, Rabu (8/5) Jam 20.30 WIB, Jokowi 56.18%, Prabowo 43.82%

Karena itu, untuk konsep memerhatikan ucapan tokoh yang bahkan akan dibentuk tim khususnya, Fahri Hamzah menganggap hal tersebut tidak tepat.

Sebab aksi protes yang dilayangkan masyarakat sejatinya adalah modal untuk pertumbuhan bagi negara tersebut.

"Dalam demokrasi itu, rakyat dianggap lebih penting daripada pemerintahan daripada negara. Karena itu lah kebebasan rakyat dan keselamatan rakyat harus dijaga. Termasuk dalam berekspresi menyatakan pendapat, protes. Sebab itu yang akan jadi modal pertumbuhan dan perkembangan masyarakat," imbuh Fahri Hamzah.

Selain itu, Fahri Hamzah pun dengan keras memprotes aksi Wiranto yang mengumumkan langsung perihal rencana pembentukan tim tersebut.

Menurut Fahri Hamzah, jika memang ingin merampas hak bersuara, maka mekanisme yang tepat adalah melalui undang-undang.

• Dapat Surat dari Cak Nun, Dhani Baca Arti Surah Alquran Ini Saat Sidang, Nama Wiranto Sempat Disebut

"Kebebasan itu kalau mau dirampas harus pakai undang-undang, enggak bisa pakai pengumuman menteri. Itu salah cara berpikirnya. Payung besarnya mereka enggak paham. Jadi yang penting itu rakyat," jelas Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun menyebut bahwa rakyat sesungguhnya punya mekanisme tersendiri mengenai keberlangsungan hidupnya.