Belitung dan Belitung Timur Zona Zero Tambang, Draf Perda RZWP3K Ditandatangani, Ini Penjelasannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pulau Belitung diusulkan dan kemungkinan besar terdata sebagai kawasan zona zero pertambangan.

Hal ini disampaikan dan masuk dalam draf peraturan daerah (perda) yang sudah ditandatangani Panitia Khusus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Senin (2/9) sore.

Hadir dalam penandatangan draf Perda RZWP3K, Dinas Pertambangan, Dinas Kelautan serta SKPD terkait lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua Tim Pokja Rencana Zonasi Pulau Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Dasminto menyatakan ada 4000-an hektare kawasan perairan di Babel yang kemudian direncanakan bukan untuk zona pertambangan.

Luasan ini tersebar di sejumlah titik seperti di Kabupaten Bangka Barat dan perairan Kabupaten Bangka.

• Nikahi Makhluk Tak Kasat Mata hingga Punya 2 Anak, Kisah Pria Ini Mirip Cerita Horor KKN Penari

"Zona tambang yang berkurang dari draft yang Pokja sampaikan itu, di Bangka Barat, dan Bangka. Artinya yang lain masih tetap sesusai usulan. Di Bangka itu, hanya yang berkurang itu IUP hanya di Teluk Kelabat dalam," kata Dasminto seusai penandatanganan finalisasi dokumen antara dan draft raperda RZWP3K Babel, Senin (2/9/2019).

Khusus Pulau Belitung, terutama Kabupaten Belitung Timur, Dasminto menyebutkan sejak awal kawasan ini diusulkan zona non-pertambangan untuk mengakomodir keinginan masyarakat di sana yang disampaikan lewat DPRD Beltim dan Bupati Beltim.

"Kalau ini sudah ada penolakan dari pemerintah kabupaten Beltim, jadi kami mengakomodir itu. Bupati dan DPRD-nya menyampaikan ini kehendak masyarakat. IUP di sana eksis, tetapi tidak boleh beroperasi. Karena ada kesepakatan masyarakatnya melalui DPRD dan diperkuat Bupati Beltim menyampaikan bahwa tidak ada zona tambang di sana,"kata Dasminto.

Meski demikian, Dasminto menyebutkan ada aturan pola ruang yang mengatur tiga poin kriteria di setiap zona peruntukannya, pertama yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan yang diperbolehkan tetapi dengan izin.

Artinya, zona zero pertambangan dengan keberadaan IUP di dalamnya, bukan serta merta tidak diperbolehkan tambang di sana.

• Operasi Keperawanan Dewi Perssik Kembali Diungkit, Istri Angga Wijaya Malah Bongkar Fakta Soal Gimik

Hal yang sama juga berlaku untuk zona pariwisata atau zona perikanan karena ada klausul ketentuan tiga kriteria tersebut.

"Jadi belum tentu kalau zonanya tidak ada (peruntukan), tetapi tidak bisa melakukan yang kita inginkan. Intinya di pengaturan pola ruang itu ada tiga kriteria, diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperbolehkan dengan izin," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansus RZWP3K Adet Mastur mengatakan hal serupa.

Dokumen antara dan draft raperda RZWP3K khusus Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dinyatakan zero zona pertambangan.

Adet mengatakan, zero zona pertambangan di Pulau Belitung sesuai dengan yang diajukan pada draft awal raperda RZWP3K yang diajukan oleh eksekutif.

"IUP-nya masih ada. Tetapi zonanya (zona pertambangannya) tidak ada lagi," ujar Adet.

• Suami Berangkat Kerja Saat Pulang Cek Rekaman CCTV Istri di Rumah, Kelakuannya Tak Disangka

Bahwa di sana ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), di wilayah bukan zona pertambangan, Adet mengatakan, raperda memiliki klausul ketentuan peralihan yang akan mengatur pemanfaatan zona tersebut.

Adet mengamini jika kemudian disebut meskipun bukan zona pertambangan, tidak serta merta aktivitas penambangan tidak bisa dilakukan.

"Artinya silakan melakukan penambangan, ada yang ramah lingkungan. Tetapi sekali lagi, tugas kami menetapkan zona-nya. Tugas kami bukan mencabut IUP," ucap Adet.

"Apabila IUP itu ada, dan masih aktif, kami akan beri waktu sampai limit waktunya berakhir," ucapnya. 

• Rekaman Adegan Dosa Model Ternama Tanah Air Beredar di Dunia Maya,Video Syur Dibuat di Hotel Bintang

Baru Draf

Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan draf yang ditandatangani tersebut belum final.

“Ini baru dokumen antara. Setelah dokumen antara ini akan ada proses selanjutnya,” kata Adet Mastur.

Setelah proses penandatanganan dokumen antara ini, Pansus RZWP3K akan melakukan konsultasi teknis dan konsultasi publik. 

“Dari konsultasi ini nantinya akan ada masukan saran dan pendapat dari pihak tertentu, seperti kementrian-kementrian terkait. Setelah itu baru final dokumennya,” ujarnya.

Dokumen antara dan draft raperda RZWP3K yang telah difinalisasi Pansus dan Pokja RZWP3K Babel akan dibawa ke kementerian terkait.

Ketua Tim Pokja Rencana Zonasi Pulau Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Dasminto mengatakan dokumen yang sudah ditandatangani itu belum tentu disetujui di kementerian.

“Karena ada banyak kementerian dan lembaga terkait yang akan menyoroti dari aspek masing-masing. Artinya ini belum final," kata Dasminto, Senin (2/9/2019).

Di pusat, kata Dasminto, sedikitnya ada lima kementerian dan lembaga yang mengawal raperda RZAP3K Babel. Sebab RZWP3K Babel terkait beberapa zona yang merupakan kepentingan kawasan strategis nasional.

Pembahasan akan dikoorinatori oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dan didampingi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam penyusunan ini, dari awal KPK sudah terlibat. Jadi bisa meminimalisasi potensi-potensi penyelewengan terhadap pengalokasian ruang laut yang akan diputuskan nanti," ucapnya.

Dasminto tak bisa menjawab akan memakan waktu berapa lama lagi Raperda bisa disahkan. Pihaknya akan mendorong pembahasan ini di tingkat pusat untuk dipercepat.

"Di bagian kami bisa selesai cepat. Di pusat, kami tidak bisa intervensi," katanya.

Hingga saat ini, Babel termasuk satu dari 12 provinsi yang belum memiliki Perda RZWP3K. Sementara ini, dokumen antara dan draft raperda RZWP3K Babel terdiri dari 88 pasal.

"Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secepatnya. Kalau kementerian lembaga tidak ada masukan, ya 88 pasal inilah," ucap Dasminto. 

Pindah Zona

KETUA Pansus RZWP3K, Adet Mastur mengatakan tidak semua izin usaha pertambangan (IUP) aktif di perairan di Bangka Belitung yang dihapus oleh Panitia Khusus (Pansus) Perda Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Dalam draf RZWP3K yang telah ditandatangani oleh Pansus, hanya pulau Belitung saja yang dipastikan bersih atau bebas dari aktifitas pertambangan.

Sementara untuk di Pulau Bangka, masih ratusan ribu hektar IUP laut yang tak dihapus oleh Pansus RZWP3K. Bahkan IUP aktif masih tetap diakomodir dan masih tetap bisa beroperasi melakukan aktifitas penambangan.

Adet Mastur mengakui bila masih banyak IUP yang tak dihapus di dalam Perda RZWP3K. Akan tetapi, ribuan hektar IUP yang dihapus.

“Ribuan hektar IUP yang dihapus dari zona tambang. Hanya saja berapa luasnya pastinya saya belum tahu,” kata Adet Mastur, Senin (2/9/2019).

Akan tetapi beberapa wilayah yang dihapus dari pertambangan yakni IUP yang berada di Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka. IUP di Kabupaten Bangka Barat, yang berada di perairan Desa Air Nyatoh, Desa Rambat dan Desa Kundi.

“Hanya itu saja yang kita hapus. Yang lainnya tidak, masih tetap ada,” kata Adet Mastur.

Zona lainnya yang diatur dalam Perda RZWP3K yakni mengaturan alur kapal, alur kabelisasi, pelabuhan pun diatur. Bahkan alur mamalia yakni perjalanan penyu pun diatur.

“Di sini kita tegaskan tidak mencabut IUP. Tetapi kita memindahkan zona tambang jadi zona lain. Jadi urusan IUP tidak kita cabut,” kata Adet. (Bangkapos.com/deq/can)