Veronica Koman Jadi Tersangka Kerusuhan Papua, PBB Desak Indonesia Bebaskan Aktivis HAM Ini

Jadi Tersangka Kerusuhan Asrama Papua, PBB Desak Indonesia Bebaskan Veronica Koman

Veronica Koman Jadi Tersangka Kerusuhan Papua, PBB Desak Indonesia Bebaskan Aktivis HAM Ini
DOK PRIBADI VIA TWITTER.COM/@VERONICAKOMAN
Veronica Koman 

Veronica Koman Jadi Tersangka Kerusuhan Papua, PBB Desak Indonesia Bebaskan Aktivis HAM Ini

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar pemerintah Indonesia mencabut perkara yang menjerat aktivis HAM Veronica Koman. 

Adapun para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut kasus Veronica sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.

"Kami mempersilakan pemerintah mengambil langkah terhadap insiden rasisme, tetapi kami mendorong agar pemerintah segera melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi," kata para ahli seperti dikutip dari laman OHCHR, Rabu (18/9/2019).

"Dan mencabut segala kasus terhadap dia (Veronica) sehingga dia dapat kembali melaporkan situasi mengenai HAM di Indonesia secara independen," sambung mereka.

Para ahli diketahui bernama Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari Amerika Serikat, Dubravka Šimonovi dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia dan Michel Forst dari Perancis.

Curhatan Fify Lety Adik Ahok soal Pasangan Hidup hingga Alasan Belum Menikah, Mohon Maaf

Selain itu, para ahli itu sekaligus menyampaikan bahwa keinginan polisi mencabut paspor Veronica, memblokir rekening dan meminta Interpol menerbitkan red notice turut menjadi perhatian mereka.

Dalam keterangan tertulisnya, OHCHR juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak peserta aksi serta memastikan layanan internet tetap tersedia di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pembatasan layanan internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 21 Agustus maupun penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, dinilai tak akan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya, para ahli menganggap pembatasan kebebasan berekspresi itu dapat membahayakan keselamatan para aktivis HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Halaman
1234
Editor: asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved