Ini Jawaban Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Babel Jawab Tuntutan Mahasiswa UBB

BANGKAPOS.COM-- Aksi damai ribuan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Selasa (24/9/2019) diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel sementara Didit Srigusjaya dan Wakil Gubernur Abdul Fattah.

Menjawab tuntutan mahasiswa soal konsesi HTI, Didit menjelaskan bahwa DPRD Babel sudah membuat pansus mengenai Hutan Tanaman Industri (HTI). Hasilnya, pansus merekomendasikan beberapa HTI perusahaan yang berada di Bangka Barat, Bangka dan Bangka Selatan untuk dihapus.

"Tapi untuk menghapusnya bukan wewenang DPRD. Tugas kami hanya sebatas pengawasan saja. Yang berwenang menghapus konsesi HTI itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelas Didit Srigusjaya saat menerima mahasiswa di ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa sore.

"Kemudian kami juga sudah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kita sampaikan keluhan masyarakat, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya," ungkap Didit.

Terkait dengan anjloknya harga karet petani di Bangka Belitung, Didit juga menjelaskan bahwa DPRD sudah membuat perda patokan harga karet.

Dalam perda itu, sudah diatur harga jual terendah ditingkat petani. Akan tetapi, pelaksanaan perda ini berdasarkan pergub.

Sama halnya dengan harga jual TBS sawit yang anjlok. Gubernur pun sudah mengeluarkan pergub terkait pengaturan harga TBS sawit petani.

Sementara itu terkait dengan komoditi andalan petani Babel yakni lada juga demikian. Pemerintah sudah membuat terobosan sebagai upaya mendongkrak harga jual lada.

Seperti memberikan bantuan pupuk, program resi gudang serta bantuan bibit, ternyata belum memberikan dampak positif. Harga lada petani dibeli murah. Per kilogram lada saat ini hanya dihargai tertinggi Rp 50.000.

"Sudah ada terobosan, tapi harga lada bukannya naik, malah semakin turun. DPRD tidak takut dikritik, justru kita butuh kritikan dan masukan dari rekan-rekan mahasiswa. Bila perlu saat pembahasan mahasiswa ikut," tandas Didit.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fattah juga setuju dengan pendapat Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya. Termasuk terkait dengan penghapusan konsesi HTI di Babel.

"Soal HTI itu sudah berkali-kali kita ke Kementerian LH dan Kementrian Kehutanan. Kita sudah minta ada sekitar 90.000 HTI dicabut, tapi belum ada realisasinya," ungkap Abdul Fattah.

Sementara itu terkait dengan anjloknya harga komoditas pertanian yakni lada, pemerintahan Erzaldi-Fattah pun sudah berupaya maksimal membantu petani. Program resi gudanf yang sejatinya bisa menaikkan harga lada, ternya malah sebaliknya.

"Kita sudah berupaya bikin terobosan-terobosan. Seperti resi gudang, pemberian bibit unggul dan pupuk gratis tetapi harga tetap tidak naik. Mahasiswa paham sendirilah kenapa harga ini tidak naik juga," ujar Fattah. (Bangkapos.com/Hendra)