Jokowi Harus Lakukan Ini Jika Tak Ingin Dilengserkan Mahasiswa seperti Soeharto, Wajib Dilakukan
Beberapa aksi sudah menggulirkan isu menuntut Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI,
lihat foto
Para mahasiswa sendiri memiliki beberapa tuntutan kepada DPR dan pemerintah.
Salah satunya adalah pembatalan UU KPK yang telah disahkan DPR pada 16 September 2019 lalu.
Sosok Anak Buah Prabowo yang Ingin Lengserkan Jokowi
Siapa dia?
Padahal Partai Gerindra tak merestui gerakannya.
Paranormal sekaligus politikus senior Partai Gerindra Permadi (79) menyampaikan agenda untuk melengserkan Jokowi sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 higga 2024.
"Sebelum pelantikan targetnya (menurunkan Jokowi), pokoknya sebelum pelantikan (presiden)," kata anggota Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Permadi, Sabtu (28/9/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadinya di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019).
Pernyataan Permadi ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade.
Andre Rosiade mengatakan, partainya akan mendukung pelantikan Jokowi dan Maruf Amin yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
"Pak Jokowi adalah presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU dan Insya Allah akan dilantik 20 Oktober 2019, itu harus diterima dan kami dukung pelantikan Pak Jokowi," ujar Andre Rosiade di Gedung DPR/MPR, Minggu (29/9/2019).
Menurut Andre Rosiade, keinginan Permadi melengserkan Jokowi merupakan pernyataan pribadi dari Permadi dan sama sekali tidak mewakili mesin partai
"Kalau kita memang tidak setuju, ingin mengkritik ya kritik saja. Presiden tentu sebagai pemimpin berkewajiban untuk mendengarkan masukan, kritik dari rakyat," kata dia.
"Tapi kalau mau menjatuhkan, saya rasa tidak etis. Bangsa ini butuh pertumbuhan ekonomi, butuh persatuan. Terlalu besar ongkosnya kalau terus menjatuhkan pemerintah di luar Pemilu," kata dia.
Apalagi, kata dia, Partai Gerindra sudah jelas taat kepada konstitusi sehingga pihaknya akan menghormati pelaksanaan pelantikan Jokowi nanti.
