Diterapkan mulai 2 Desember, Warga Mulai Input Data Kartu Kendali BBM di Samsat Pangkalpinang

Diterapkan mulai 2 Desember, Warga Mulai Input Data Kartu Kendali BBM di Samsat Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Pangkalpinang mulai merekam data pengguna kartu kendali BBM Subsidi. Beberapa warga tampak mulai melakukan pendataan dilayani dua orang yang bertugas.

Dani (47), warga Sungai Selan, yang datang untuk keperluan admisnistrasi kendaraannya ikut mendaftar. Dia merasa tak keberatan membayar biaya pertama Rp 20 ribu untuk menggunakan kartu yang dikerjasamakan dengan BRI ini.

Dani merespons positif kebijakan ini.
"Selama ini, saya kadang-kadang antre satu jam, kadang susah dapatnya. Baru mau isi itu sudah habis solarnya kata dia.

Dani menggunakan solar untuk kendaraan pribadinya. Dia sehari-hari membeli BBM di SPBU Kampung Keramat.
"Yang penting kami sebagai konsumen ini dipermudah. Masukan kami sebagai konsumen itu ya lancar dan tertib," ucapnya.

Diterapkan mulai 2 Desember

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman melakukan kunjungan mendadak ke Samsat Pangkalpinang untuk melihat langsung proses penginputan data ini. Kunjungan itu ia lakukan setelah menghadiri acara Festival TIK Bangka Belitung yang digelar di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.

Erzaldi mengatakan fuelcard (kartu kendali BBM Subsidi) sebagai alat bayar beli BBM Subsidi tak ubahnya kartu tol.

Penerapannya untuk BBM jenis solar akan diujicoba pada 27 November di Pangkalpinang untuk selanjutnya menyeluruh di Babel pada 2 Desember.

"Per tanggal 2 Desember kami mulai tanggal 2 Desember ini kami mulai di SPBU manapun harus dibeli dengan kartu fuelcard," katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kartu kendali ini.
Selanjutnya untuk BBM Subsidi jenis premium akan dimulai pada 1 Januari 2020. Dia berharap kebijakan yang juga dikerjasamakan dengan Samsat dan Hiswana Migas ini bisa menghilangkan antrean panjang dan susahnya mendapat BBM subsidi di Bangka Belitung.

"Kenapa solar didahulukan, karena banyak yang antre. Tetapi rupanya premium pun 'di-antre' orang. Ini sangat merugikan masyarakat kita, karena yang mendapatkan BBM Subsidi hanya orang-orang tertentu dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya menggunakan BBM industri," ucap dia.

Erzaldi mengatakan, SPBU sudah tahu dengan kebijakan ini. Pun demikian dengan sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga suda berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk penerapannya.
"Sudah ada ketentuan undang-undangnya. SPBU yang melanggar, tutup. Dan ini pidana bila ada pembiaran BBM subsidi disalahgunakan. Kami sudah koordinasi dengan Polda, insyaallah akan ada lagi koordinasi selanjutnya untuk penerapannya," katanya.

Dari hasil peninjauannya ke Samsat Pangkalpinang, Erzadi menilai respons warga baik. Meski demikian ada juga warga yang baru mau mengurus ketika sudah melihat hasilnya.
"Ada beberapa yang bilang, 'saya mau lihat bukti'nya dulu pak. Tetapi apakah karena mau lihat bukti dulu kita jadi tak mau mengurus ini. Cuma Rp 20 ribu.
Ini bagus. Sekalipun informasinya belum banyak didapatkan masyarakat, tetapi mereka sudah mulai berduyun-duyun," ucap dia.

Lalu bagaimana di daerah minim dan jauh dari SPBU?