Berita Pangkalpinang

Anggota DPRD Babel Ini Prihatin Alur Muara Air Kantung Tertutup Pasir Imbas Aktifitas Pengerukan

Pemerintah Daerah harus tegas menanggapi persoalan ini ke perusahan yang melakukan pengerukan selama ini, untuk menyetop atau mencabut izin

Anggota DPRD Babel Ini Prihatin Alur Muara Air Kantung Tertutup Pasir Imbas Aktifitas Pengerukan
Bangkapos/Riki Pratama
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kondisi tertutupnya Alur Muara Air Kantung oleh pasir yang memutuskan jalan masuk kapal nelayan masuk dan keluar menuju pelabuhan pelelangan Ikan (PPI) Sungailiat, pada Minggu (5/1/2020) menjadi perhatian banyak kalangan.

Seperti dikatakan wakil rakyat Dapil Kabupaten Bangka, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan, mengatakan, sangat prihatian melihat kondisi tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus tegas menanggapi persoalan ini ke perusahan yang melakukan pengerukan selama ini, untuk menyetop atau mencabut izin, agar perusahaan tidak sewena-wena bekerja mengeruk alur muara tersebut.

"Melihat informasi dan fotonya ikut prihatin, karena mengganggu alur kapal nelayan yang keluar masuk ke pelabuhan dan bersandar disitu, kami sangat prihatin sebagai wakil rakyat,"kata Aksan ke aspada wartawan, Senin (6/1/2020).

Ia mengatakan perlu adanya tindakan tegas seperti penyetopan atau mencabutan izin terhadap perusahaan tambang yang dianggap tidak mampu melakukan pengerukan di daerah tersebut.

"Tentunya Dinas terkait seperti Perhubungan dan Pertambangan harus meninjau ke lapangan, bila perlu stop dan cabut izinya perusahan, karena dampak dari itu menghambat tidak memperlancar saluran karena ini menyangkut hajat hidup nelayan banyak,"tegasnya.

Ia menegaskan Pemerintah Daerah harus tegas dalam hal ini, jangan satu sisi menguntungkan perusahaan tambang pasir yang untung dari hasil pasir sementara nelayan tidak.

"Pemerintah harus tegas jangan dibiarkan, karena satu sisi menguntungkan perusahaan pasir, tetapi nelayan tidak, mereka juga ingin hidup, jangan satu sisi saja yang diuntungkan, sementara di nelayan kita mati, karena putus saluran ini, Pemerintah tidak ada lagi bahasa ini, itu, harus mengatur dengan relugasinya,"lanjutnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, bahwa pengawasan terhadap kinerja perusahaan tersebut terdapat di Pemerintah Daerah yang harus mengontrol setiap kinerja mitranya.

"Perusahaan diberikan Izin oleh Pemerintah daerah, harus ada kontrol pengawasan, harus memenuhi kriteria dan syarat kalau tidak sesuai diharapkan jangan di izin atau kami manggilnya nanti, bila pemerintah menggunakan power memberi izin ke perusahan tambang jangan sampai semena-mena, silakan ingin lakukan perpanjangan izin tetapi kerjanya sesuai syaratnya,"tukasnya.

Aksan menambahkan, pihak DPRD dari komisi III juga akan berupaya mendapatkan informasi utuh terhadap kejadian ini, agar bisa secepatnya diselesaikan dan tidak menggangu aktivitas nelayan lagi.

"Tentunya kita akan memanggil Dinas terkait, untuk mendapatkan info yang harus digali jangan sampai berlama-lama mengganggu aktivitas nelayan kita akan mencari informasi jangan sampai berlanjut mengganggu aktivitas nelayan,"lanjutnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved