BPJ Kunjungi Bangka Pos, Bahas Soal Lada Hingga Kritik PT Timah

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Pati Jaya atau lebih dikenal dengan BPJ, melakukan kunjungan kerja Ke Pulau Bangka dan mendatangi Kantor Bangka Pos Group, Rabu (8/1/2019).

BPJ datang bersama timnya dan disambut langsung oleh Penanggung jawab Bangka Pos, Ibnu Taufik Juwariyanto, General Manager Bisnis, Vivi, serta tim Bangka Pos lainnya.

Pada kunjungannya tersebut, ada beberapa hal yang di diskusikannya, di antaranya masalah lada kemudian timah.

Menurutnya, selama masalah lada di Bangka Belitung tidak pernah memiliki aturan yang jelas, sehingga ketika ini kemudian hendak diatur perjalanannya cukup sulit.

" Lada memiliki nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat Bangka Belitung, secara nasional lada berada di jajaran atas menyumbang devisa negara," ungkap BPJ

Lada, pada tahun 2015 berada di jajaran papan atas, paling tinggi veliunya sekitar Rp 8 Triliun, tahun 2019 kemarin turun drastis menjadi Rp 2 Triliun.

Tahun 2015 dulu harga jual lada di tingkat petani sekitar Rp 100 ribu perkilo sampai Rp 120 ribu, sekarang Rp 40 sampai Rp 45 ribu perkilonya.

" Sebetulnya ini menjadi pertanyaan keras saya ke perdagangan dalam negeri, apa pihak bapak melakukan perdagangan atau hanya tukang catat mengenai lada ini, karena sebetulnya kalau bapak berdagang bapak pasti mengeceknya, kenapa bisa murah dan turun kemudian bagaimana menanganinya kembali," ungkap Bambang.

Diapun mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bangka Belitung terkait permasalahan lada ini dan akan menyikapinya dengan serius.

" Ke Gubernur kami sudah koordinasi, silahkan kemudian berkirim surat ke Komisi enam untuk melaksanakan rapat dengar pendapat, berembuklah di situ, kami pasti akan menyikapi hasilnya nanti dengan serius, katena ini menyangkut masyarakat kita," tegas BPJ

Permasalahan lainnya yang tidak kalan penting di Bangka Belitung menurut BPJ adalah timah, sebetulnya katanya pro dan kontra masalah pertimahan tersebut merupakan hal yang biasa karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut BPJ Masalah royalti timah harus di perjuangkan dengan benar, sehingga daerah benar-benar mendapat manfaatnya dan hal tersebut bukanlah hal yang muluk-muluk.

"Masa royalti timah kita cuma dapat 3 persen, itu aja di bagi-bagi, sudah wilayah kita rusak, bolong sana sini, ini perlu diperjuangkan," tegasnya

Diapun mengkritisi PT. Timah dalam pelaksanaan tata kelola yang harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kepentingan orang banyak.

" Bagaimana direksi PT. Timah dalam melaksanakan tata kelola harus mempertimbangkan banyak hal, harus memberikan manfaat dan daya ungkit bagi masyarakat sekitar dan juga permasalahan keharmonisan sosial," katanya