Berita Pangkalpinang

Pemerhati Publik Sebut ODGJ Terlantar Berhak Mendapatkan Perlindungan dan Fasilitas Kesehatan

"ODGJ yang terlantar berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya. Berhak juga mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan," kata Jumli

Pemerhati Publik Sebut ODGJ Terlantar Berhak Mendapatkan Perlindungan dan Fasilitas Kesehatan
ist/ Dok. Jumli Jamaluddin
Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua LP5 Babel (Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik) Bangka Belitung Jumli Jamaluddin mengatakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

"ODGJ yang terlantar tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya. Berhak juga mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan," tegas Jumli saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (23/1/2020).

Hal tersebut sudah diamanahkan Undang-Undang Kesehatan. UU mengamanahkan bahwa upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Upaya penyembuhan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita. Sedangkan untuk merawatnya digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,"jelasnya.

Lebih lanjut, Jumli mengatakan pemerintah di daerah melalui Dinas Kesehatan dapat mengupayakan pelayanan terhadap ODGJ dengan cara mengaktifkan dan menggerakkan tim dari puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa.

Di tingkat puskesmas,  pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebetulnya dapat melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

"Namun untuk di Bangka Belitung sendiri saya belum tahu juga apakah program ini sudah dijalankan atau belum. Program ini antara lain pelayanan untuk gangguan jiwa berat yang tidak terlantar. Semestinya memang harus diupayakan setiap wilayah kerja puskesmas masing-masing jika terdapat ODGJ harus diobati dan tak boleh ditelantarkan," tuturnya.

Berkenaan ODGJ telantar semestinya pemerintah daerah harus menyiapkan pelayanan ODGJ yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Yang termasuk juga menjadi indikator di antaranya setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarnya.

"Bagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan memang menjadi dilema apabila ada anggota keluarganya yang mengalami ODGJ tersebut, karena upaya penyembuhan ODGJ sudah pasti membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatannya,"kata Jumli.

Menurutnya, karena faktor biaya maka anggota keluarganya tersebut semakin berpotensi untuk ditelantarkan.

Dalam penanganan ODGJ diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal mengupayakan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan sumber daya ahli yang memadai.

Diharapkan ada komitmen dari pemerintah daerah agar ODGJ tidak ada lagi yang terlantar. Dengan begitu, ada antisipasi agar para ODGJ yang terlantar tersebut tidak menjadi sasaran penganiayaan oleh oknum masyarakat karena dianggap mengganggu lingkungan, merusak fasilitas pribadi maupun fasilitas umum, dan bahkan dianggap berpotensi bisa mengancam nyawa orang lain.

"Dengan telah adanya layanan BPJS Kesehatan yang tentunya juga dapat menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Diharapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial lebih optimal dapat menjaring dan diberikan pengobatan terhadap ODGJ tersebut," tuturnya.

"Bagi masyarakarat jika ada melihat atau menemukan orang yang berpotensi mengalami ODGJ terlantar tersebut sebaiknya segera melaporkan ke dinas atau instansi terkait agar bisa mendapatkan penanganan layanan kesehatannya secara baik," kata Jumli lagi. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved