Sejumlah Nelayan Bangka Selatan Minta Zona Tangkap di Draf RZWP3K Bebas dari Tambang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka Selatan beraudiensi dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapil (daerah pemilihan) Bangka Selatan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan kawasan tangkap nelayan yang dijadikan wilayah tambang.

Perwakilan nelayan Tanjung Timur Abdullah menyatakan dirinya bersama rekan-rekannya meminta bantuan kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan agar zona tangkap nelayan yang ada pada draft RZWP3K Bangka Belitung bebas dari tambang.

"Kami berharap zona tangkap nelayan bebas dari zona tambang karena kami sebagai nelayan merasa sangat terganggu, kadang kala kami malah dijadikan sebagai tersangka dengan alasan yang tidak jelas," ujar Abdullah.

Abdullah mengkhawatirkan jika ini terus dibiarkan maka bisa saja pulau-pulau kecil di Bangka Selatan turut menjadi zona tambang. Padahal, disitu lah para nelayan mencari nafkah.

Abdullah juga meminta Bupati Bangka Selatan duduk bersama DPRD Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan revisi RZWP3K agar tidak lagi ada aktivitas tambang.

Pihak lainnya dalam audiensi itu, Joni Zuhrri juga menyatakan agar Perda RZWP3K dapat dievalusi kembali sehingga nantinya tidak ada wilayah tambang mulai dari Desa Pasir Putih hingga Pulau Besar. Daerah-daerah itu diharapkan hanya dijadikan sebagai wilayah tangkap bagi nelayan.

"Kami harap draft ini direvisi dan menjadikan wilayah dari Pasir Putih hingga Pulau Besar bebas dari aktivitas tambang," tuturnya.

Tak hanya itu dirinya juga meminta aspirasi tersebut dapat segera direalisasikan agar tidak menjadi wilayah konflik jika tidak ada kejelasan dari RZWP3K ini. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

--