Hanya 32 Anggota DPRD Bangka Belitung yang Hadiri Rapat Paripurna Hari Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA -DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna untuk beberapa pembahasan Raperda dan penyampaian hasil kegiatan reses masing-masing anggota DPRD Babel, Senin (10/3/2020) pagi.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel M. Amin duduk bersebelahan dengan Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Appolo dan Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah.

Dalam rapat tersebut disebutkan hanya 32 anggota DPRD Babel yang hadir, dari total 45 anggota DPRD.

"Catatan dari Sekretaris Dewan yang menandatangani kehadiran sebanyak 32 orang dari 45 anggota DPRD, dengan berpedoman pada tata tertib korun telah tercapai memenuhi syarat untuk dimulai dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,"ungkap M Amin pada sidang paripurna tersebut, Senin (10/2/2020).

Selain itu, pada rapat tersebut, DPRD banyak membahas dari perubahan RPJMD Babel 2017-2022,
Raperda tentang Perubahan atas Perda No10/2017 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dibahas juga mengenai Raperda tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, nama Pansus DPRD Babel untuk membahas Raperda,pokok pikiran DPRD Babel hasil Reses DPRD Babel Masa Sidang I Tahun 2019-2020 dk Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Babel. 

Massa Berjumlah 500 Orang Dikabarkan Akan Gelar Aksi 

Informasi yang dihimpun bangkapos.com, pada hari ini perwakilan masyarakat Tanjung Labu dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan unjuk rasa dan aksi damai di DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Tujuan unjuk rasa mereka adalah menolak aktivitas pertambangan darat maupun laut yang ada di Tanjung Labu dan Lepar Pongok.

Dalam pesan yang disampaikan, disebutkan perwakilan masyarakat Tanjung Labu dan Lepar Pongok berjumlah 500 orang.

"Kami warga desa tanjung labu dan Lepar Pongok akan menggelar unjuk rasa, aksi damai di DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Polda Bangka Belitung pukul 13.00 WIB," dalam pesan yang diterima Bangkapos.com.

• Survei Tempatkan Erick Thohir Sebagai Tokoh Teladan Nasional & Menteri Jokowi-Maruf Paling Disukai

Bangkapos.com mengkonfirmasi hal ini kepada koordinator aksi, Ahmad Albet terkait tujuan aksi mereka menolak segala bentuk aktivitas tambang darat maupun laut di wilayah mereka saat ini.

Selain itu mereka diketahui juga akan menyuarakan penolakan perda RZWPTK yang masih menetapkan wilayah mereka sebagai Izin Usaha Pertambangan.

"Penolakan aktivitas tambang, darat maupun laut, termasuk zona pertambangan di Perda RZWP3K untuk dihapuskan IUP yang ada di Pulau Lepar Pongok dan Tanjung Labu," ungkap Albet kepada Bangkapos.com, saat dihubungi, Senin (10/2/2020).

Ia menjelaskan saat ini masih berjalan aktivitas tambang di Desa Tanjung Labu dengan IUP seluas 375 milik PT Timah.

• Sejarah Mencatat: Mike Tyson Dinyatakan Bersalah atas Kasus Pemerkosaan Pada Hari Ini 28 Tahun Lalu

"Kami akan melakukan aksi damai, saat ini sedang berada di DPRD Kabupaten, lalu akan berangkat ke Provinsi Babel menggunakan delapan bus, satu pick up,"ungkapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)