Berita Pangkalpinang

Jadwal Pembahasan Raperda RZWP3K Tunggu Persetujuan Fraksi di DPRD Bangka Belitung

Pembahasan pelaksanaan Paripurna Raperda Rencana Zonasi, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), pada Rabu (19/2/2020) di kantor DPRD Babel.

Bangkapos.com/Riki Pratama
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, melakukan Rapat Badan Musyawarah untuk mengusulkan kapada pelaksanaan Paripurna Raperda Rencana Zonasi, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada Rabu (19/2/2020) di Kantor DPRD Babel 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, melakukan rapat badan musyawarah untuk mengusulkan kepada pelaksanaan Paripurna Raperda Rencana Zonasi, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), pada Rabu (19/2/2020) di kantor DPRD Babel.

Pembahasan tersebut, dihadiri Sekda Bangka Belitung, Naziarto, bersama Kepala SKPD lainnya, untuk mendiskusikan kapan rencana akan dilakukan paripurna raperda RZWP3K.

"Jadi alhamdulilah sudah diputuskan dua tahap lagi, pertama tanggal 24 melakukan pertemuan lewat fraksi-fraksi, membahas apa yang telah ditandangnai oleh pak menteri dibahas mereka mau ditolak atau terima (RZWP3K) itu urusan fraksi nanti, lalu pada tanggal 28 dijadwalkan untuk diparipurnakan," jelas Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya kepada Bangkapos.com, Rabu (19/2/2020).

Dia menilai, pembahasan Raperda ini sangat penting karena berkaitan dengan aturan hukum.

"Karena bicara aturan hukum bukan opini, sekarang mau dibahas DPRD, karena Pansusnya sudah tidak ada lagi, kita harapkan Raperda ini untuk bisa diselesaikan. Karena dampak perkembangan ekonomi dengan Perda ini bila telah di Paripurnakan," jelasnya.

Masih Menolak

Terpisah, Anggota DPRD Babel lainnya, Marsidi Satar, mengatakan, banyak masih didapatkan penolakan oleh nelayan di Bangka Selatan karena banyak wilayah terutama perairan Toboali dan sekitarnya hingga pulau kecil merupakan wilayah tambang.

"Hasil pertemuan masyarakat nelayan di Basek disana disampaikan kami justru ngeri melihat dari pada isi draf, dimana wilayah pelairan Toboali, Batu Betumpang dan perairan sekitarnya masih termasuk wilayah pertambangan, apakah harus seperti itu," ungkap Marsidi

"Karena berdasarkan aturan pulau-pulau kecil tidak boleh ada izin pertambangan, harus lebih menyempurnakan Raperda RZWP3K, kami belum bisa menjadwalkan Paripurna,"tegasnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved