Perda Zona Laut Bangka Belitung

Fraksi Golkar Setuju Sahkan RZWP3K, Tapi Kalau Syarat Ini Bisa Dipenuhi

Algafry menjelaskan penolakan yang mereka lakukan merupakan bentuk, perhatian mereka terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan ke semua anggota

Bangkapos/Riki Pratama.
Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bangka Belitung, Algafry Rahman. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bangka Belitung, Algafry Rahman, menjelaskan bahwa penolakan yang mereka lakukan terhadap Raperda RZWP3K merupakan bentuk komitmen partai mereka.

Mantan Ketua DPRD Bangka Tengah ini, menjelaskan bahwa fraksi mereka bukan bermaksud untuk menghambat dan menghalangi, tetapi ini bentuk keinginan masyarakat nelayan yang mengeluhkan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah pesisir pantai.

"Dari awal fraksi Golkar tidak ada niat menghambat dan menghalangi tetapi fraksi Golongan karya minta di pertimbangkan ada keinginan tuntunan nelayan kalau bisa IUP di Pesisir pantai untuk bisa di cabut, kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat menyampaikan eksekutif juga perhatikan tolong di kami komitmen kalau IUP tidak dicabut kami tidak mau mengesahkan RZWP3K komitmen kami dari awal,"jelas Algafry Rahman, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung ini kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Algafry menjelaskan penolakan yang mereka lakukan merupakan bentuk, perhatian mereka terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan ke semua anggota fraksi Golkar.

"Kami berharap perhatian kawan-kawan kami dalam melayani, keluhan mereka juga tidak mengada ada, ada undang-undang juga menyatakan itu. Jelas pesisir memberikan fasilitas untuk nelayan, bukan IUP, sehingga sangat wajar dan layak, mengharapkan IUP di cabut prinsipnya itu saja, tidak ada menghalangi proses itu,"tegasnya.

Ia menegaskan bahwa penolakan fraksi Golkar merupakan perjuangan akhir, yang bisa mereka lakukan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bangka Belitung.

"Jadi kami tetap komitmen ke masyarakat, ini merupakan batas terakhir perjuangan kami, di dalam aturan tata tertib kami tidak bisa berbuat banyak, ini bentuk perjuangan terakhir kami, ini demokrasi,"ungkapnya.

Ia menjelaskan, Raperda yang dijadikan Perda nantinya bisa pula dilakukan tinjau ulang setiap lima tahun sekali.

"Lima tahun ditinjau ulang silakan, kami ini menyuarakan suara masyarakat dan suara Golkar, itu komitmen kami masyarakat menyuarakan ke kami, mari sama sama, dan kami tidak manyakiti siapapun dalam proses ini,"ungkapnya (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved