Hardiknas: Kisah tentang Ki Hajar Dewantara Jadi Tameng Hidup Presiden Soekarno

BANGKAPOS.com – Inilah ciri khas kepribadian Ki Hajar Dewantara yang diakui rekan-rekan sejawatnya. Kras maar nooit grof, keras namun tidak pernah kasar. Kesetiaan pada sikapnya ini terlihat jelas pada setiap kiprahnya.

Setamatnya dari ELS (SD Eropa) tahun 1910, Suwardi sempat bekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, sambil menulis di beberapa surat kabar, misalnya Sedyatama.

Tahun 1912 dipanggil ke Bandung oleh sahabatnya, E.F.E. Douwes Dekker, untuk membantu penerbitan surat kabar de Express.

Bersama dengan Douwes Dekker dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, kemudian mendirikan Partai Hindia atau Indische Partij (IP).

• Hardiknas: Cerita Ki Hajar Dewantara dari Kecil hingga Jadi Pelopor Pendidikan Indonesia

Berbeda dengan orsospol sebelumnya yang masih berkutat pada perjuangan kelompok, IP bertujuan menyatukan rakyat untuk mencapai Hindia bebas dari Nederland alias merdeka.

Saat itu bisa dikatakan IP merupakan partai dengan tujuan paling radikal.

Tak pelak, kemunculan IP membuat pemerintahan Belanda miris. Benarlah, tak lama kemudian partai ini dibreidel.

Suwardi tak putus asa. Kritik pedas kepada penjajah kembali dilancarkan lewat artikelnya dalam de Express November 1923, berjudul "Als ik eens Nederlander was" (Seandainya soya orang Belanda).

Dengan sindiran tajam tulisan itu menyatakan rasa malunya merayakan hari kemerdekaan negerinya dengan memungut uang dari rakyat Hindia yang terjajah.

Suwardi bahkan mengirim telegram kepada Ratu Belanda berisi usulan untuk mencabut pasal 11 RR (Regeringsreglement - UU Pemerintahan Negeri Jajahan) yang melarang organisasi politik di Hindia-Belanda.

Akibat tulisan tersebut Ki Hajar harus membayar mahal dibuang ke Belanda Oktober 1914. Alhasil, pemuda yang baru saja mempersunting R.A. Sutartinah ini harus berbulan madu di pengasingan.

Tak hanya dalam bersikap. Secara fisik pun Ki Hajar memiliki keberanian yang mencengangkan. Ini terkuak dalam peristiwa rapat umum di Lapangan Ikada (sekarang Monas) tanggal 19 September 1945.

Saat itu pemerintah RI menghadapi tantangan, apakah Presiden Soekarno dan jajaran kabinetnya berani menembus kepungan senjata tentara Jepang di sekeliling lapangan.

Sidang kabinet di Pejambon sempat ribut. Sebagian menuntut Presiden, Wapres, dan segenap anggota kabinet hadir di Lapangan Ikada agar tidak mengecewakan rakyat.

Yang lain menolaknya dengan pertimbangan keselamatan. Akhirnya setelah melalui perundingan alot, semua sepakat untuk hadir.