Marwan Jafar: Pasca Covid-19, Indonesia Menuju The Great Society

Kesembilan, terkait poin kedelapan tersebut, yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, sedapat mungkin mesti dihindari kebocoran APBN hingga kebijakan negara yang berpotensi merugikan negara apalagi sampai berdampak hukum. 

Kesepuluh, masih terkait sejumlah upaya merealisaikan transformasi ekonomi itu, Marwan juga mengingatkan sangat diperlukan saling sinergi dan solidaritas sosial antara negara dengan kalangan ormas, civil society serta para tokoh bangsa sebagai kekuatan baru bernegara dan berbangsa. Termasuk dalam konteks mentransformasi secara kelembagaan agar ditempati sosok-sosok yang berkomitmen kuat untuk kemajuan bangsa. 

"Kesebelas, pada gilirannya di bidang politik sudah saatnya kita mempercayai dan meyakini akan terjadi juga penguatan nilai-nilai demokrasi yang lebih harmonis, sinergis dan kualitatif atau substantif menyusul perjalanan satu generasi era reformasi 98 demi, agar lebih memenuhi tuntutan maupun harapan mayoritas rakyat serta kepentingan berbangsa dan bernegara secara konstitusional," tegasnya. 

Keduabelas, Marwan berpendapat salah satu pelajaran berharga atau hikmah penting di masa pandemi Covid-19 adalah tumbuhnya solidaritas sosial atau kegotongroyongan warga masyarakat akan berpotensi membentuk kesalehan sosial (social piety) yang akan memperkuat karakter maupun pembangunan nasional (nation building) menuju kematangan berbangsa secara bermartabat.

"Dan ketigabelas, kita mesti meyakini dan optimis pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mampu mewujudkan sebuah tatanan masyarakat baru Indonesia yang besar (The Great Society) yang lebih berkeadilan, berintegritas, berdisiplin, tetap relijius-spiritual serta ramah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti big data, mengoptimalkan pendekatan sistem algoritma, hingga kecerdasan buatan. Kita juga harus mempercayai, tatanan masyarakat baru Indonesia yang besar ini juga bakal mendorong roda perekonomian nasional supaya lebih adil, mengikis ruang gerak para mafia ekonomi dan golongan sejenisnya. Termasuk mendorong perilaku atau praktek politik yang bermartabat dan pro rakyat serta inklusif," tandas mantan Menteri Desa-PDTT ini. (*/din)