Begini Penjelasan Group Manager PT GPL Soal Tuntutan Demonstran Desa Mapur

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Groups Manager PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) Arif Budiono memberikan kalrifikasi seputar lima poin tuntutan demonstran ke perusahaan pabrik kelapa sawit ini, Rabu (24/6/2020).

Berikut penjelasan Arif Budiono kepada Bangka Pos seusai aksi demo warga Desa Mapur Kecamatan Riausilip Bangka di kantor pabrik tersebut..

"Hari ini kita terima aspirasi masyarakat (demontrans -red). Ada beberapa, di antaranya CSR. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi apabila saluran (aspirasi) selama ini yang tersumbat bisa kita selesaikan. Tetapi kita tak bisa menghalangi warga datang ke tempat kita," kata Arif membuka penjelasannya.

Tuntutan itu katanya akan dikomunikasikan lebih dulu dengan pihak Kantor Pusat PT GPL di Jakarta.

"Tapi secara umum dari tuntutan tadi, semua sudah berjalan lah (sudah terpenuhi sejak dulu -red). Hanya kemungkinan komunikasi dengan pihak warga belum tercapai. Makanya kami sepakat Hari Sabtu nanti jam delapan kita datang ke Balai Desa untuk menjelaskan satu persatu apa-apa yang menjadi tuntutan masyarakat Mapur ini," kata Arif.

Mengenai tuntutan pertama demonstran, yaitu masalah CSR atau kewajiban tanggung-jawab perusahaan pada masyarakat dijelaskan Arif.

Begitu pula tuntutan kedua agar perusahaan menjamin serapan tenaga kerja lokal.

"Perlu kami sampaikan bahwa di GPL ini sudah cukup banyak (mempekerjakan warga lokal -red), khususnya di BGE (bidang) sudah mencapai mecapai 40 persen. Sedangkan di pabrik kan tidak banyak karyawan kita, lebih kurang sampai 25 persen. Artinya serapan tenaga kerja (lokal) itu sudah kita konter (penuhi)," katanya.

Makanya, Arif berjanji saat pertemuan dengan warga di Balai Desa Mapur nanti, ia akan membeberkan data soal hal-hal yang sudah dilakukan perusahaan, selama ini.

"Sedangkan soal tuntutan ketiga adalah tentang stabilitas harga sawit. Harga sawit ini ditentukan oleh harga CPO (dunia). Jadi harga (TBS petani) yang kita beli itu berubah-ubah," katanya.

Di sisi lain, PT GPL memilki membuat pola kerjasama dengan delapan pihak atau perusahaan mitra, dalam hal mengelolah dan mengambil atau membeli buah (TBS) petani lokal.

Pada waktu tertentu, khususnya sore hari, PT GPL selalu memberi informasi soal patokan harga beli TBS kepada mitra yang bekerjasama dalam hal pembelian TBS petani yang dimaksud.

"Kalau informasi harga kita kasih tahu setiap sore, misal untuk harga besok kita kasih tahu hari ini," katanya.

Hanya saja Arif menduga, informasi ketetapan harga yang dipatok oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Babel kemungkinan menjadi pemicu aapirasi warga karena dianggap menjadi acuan baku.

"Kemungkinan masyarakat demontran merasa harga (TBS) yang mereka beli lebih rendah dari harga Disbun. Padahal harga Disbun dipakai untuk harga kebun plasma. Kalau kita ikut harga Disbun, kadang kita nggak dapat buah. Sering kali harga Disbun lebih rendah dari harga yang kita berikan ke petani," katanya.