Berita Pangkalpinang
Era New Normal, Yasonna berikan Penguatan ASN dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Yasonna Hamonangan Laoly pada Era New Normal memberikan penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Yasonna Hamonangan Laoly pada Era New Normal memberikan penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) kepada ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham ditingkat pusat, kantor wilayah (kanwil) dan 520 satuan kerja (satker) secara virtual pada Senin pagi (03/08/2020).
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana bersama dengan pejabat eselon IV yakni Kasubag Umum ( Fajrin) serta Kasi Registrasi dan Klasifikasi ( Acmad Adrian) mengikuti kegiatan pengarahan Menteri Hukum dan HAM di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan serupa juga diikuti pejabat eselon IV dan V serta staf LPKA Kelas II Pangkalpinang di ruang per release secara virtual.
Pada kesempatan ini, Yasonna mengingatkan Kembali kepada semuanya untuk menjaga kesehatan dan mematuhi standar protokol kesehatan (physical distancing, menggunakan masker dan/atau face shield, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer) guna keselamatan kita bersama.
“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina , Saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masingmasing” dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yg disajikan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019," tegas Yasonna dalam rilis kepada Bangkapos.com.
Ia juga memerintahkan kepada seluruh tim kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat kita penuhi.
“Apabila kita kilas balik, tahun 2018 ada 10 satker yang mendapatkan predikat WBK, tahun 2019 ada 139 satker yang diusulkan, ada 39 satker yang berhasil meraih predikat WBK dan 4 satker WBBM. Sementara untuk tahun 2020 ini, ada 520 satker yang kita usulkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,: jelas Yasonna.
“Teruslah mengukir prestasi. Semoga tahun 2020 ini adalah tahun prestise dan prestasi bagi Kementerian Hukum dan HAM," pesan Yasonna.
Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana, kegiatan penguatan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM RI pagi ini merupakan suatu dukungan dan motivasi bagi pihaknya dalam bekerja dan berkinerja meraih predikat WBK.
“Alhamdulillah LPKA Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu dari 520 satker dilingkungan Kemenkumham yang diusulkan WBK pada tahun 2020 ini. Dengan semangat kerja serta dedikasi yang tinggi dan saling mendukung satu sama lain dalam hal yang positif, kami optimis untuk meraih WBK,: kata Nanang.
Ia berharap kepada seluruh pegawai tetap jaga integritas sebagai ASN, berikan pelayanan prima dan terbaik kepada masyarakat serta tingkatkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tusi sehari-sehari.
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/yasonna-a.jpg)