Rapid Test, Untuk Apa?

Belum lagi, kita juga tidak pernah dengar audit tentang rapid test yang dikomerisilkan oleh sejumlah layanan kesehatan. Benarkah rapid test yang dikomersiilkan tersebut sumbernya memang dari pengadaan murni. Bukankah saat itu pemerintah juga secara besar-besaran melakukan rapid test gratis? Siapa tahu ada pihak-pihak yang sengaja mengail di air keruh mengalihkan rapid test gratis ini kemudian dikomerisilkan.

Selain soal harga, yang semakin membuat aneh kebijakan rapid test ini juga soal masa berlakunya dokumen rapid. Aneh betul jika dokumen rapid untuk terbang ini berlaku untuk 14 hari. Sulit betul memahami logika berpikir hingga membuahkan kebijakan dokumen rapid berusia 14 hari.

Jika memang rapid test itu penting dan mutlak dilakukan, seharusnya syarat rapid test ini diberlakukan kepada siapapun yang akan bepergian termasuk saat akan naik ke pesawat. Pemerintah bisa mengambil alih peran ini melalui pihak Angkasa Pura atau KKP yang melakukan rapid test.

Namun jika memang tidak yakin dengan regulasi ini, ya sebaiknya dicabut saja kebijakan tersebut agar cara berpikir masyarakat dalam menghadapi covid-19 ini tidak semakin bingung dengan sikap anehnya regulator. (*)