Buruh Cantik di Bandung Ini Tanggapi UU Cipta Kerja, Pertanyakan Hilangnya Cuti Hamil

BANGKAPOS.COM, BANDUNG -- Disahkannya RUU Cipta Karya menjadi UU oleh DPR RI belum lama ini menuai polemik. Para buruh melakukan aksi dengan unjuk rasa.  

Hari ini, Kamis ( 8/10/2020), rRatusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) PT Masterindo Jaya Abadi menggelar unjuk rasa lanjutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Bandung.

Mengenakan seragam biru dengan logo serikat pekerta juga masker, massa aksi yang didominasi oleh kaum perempuan tersebut, menyampaikan aspirasinya dengan cara berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Menolak Keras Omnibuslaw Cilaka Yang Merampas Hak dan Kesejahteraan Buruh"

Dari sejumlah peserta aksi terdapat sosok-sosok yang cukup menarik perhatian di antara kerumunan massa yang tengah berorasi yakni buruh muda berparas cantik yang rela bertaruh peluh di bawah terik matahari, guna memperjuangkan hak dan nasib kesejahteraan bagi diri dan keluarganya masing-masing.

Septin Lestari (31) mengatakan, alasannya ikut menjadi bagian dari peserta aksi unjuk rasa, karena menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat merugikan.

• Gedung DPR Dijual Murah Seharga Rp 5.000 di Situs Jual Beli Online, Begini Kata Manajemen

• Jadwal Shalat Wajib 8 Oktober 2020 di Pangkalpinang & Kabupaten Lainnya di Babel Serta Lokasi Masjid

• Surah Yasin 83 Ayat, Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan, Ada Versi Video

Bukan hanya bagi buruh tapi juga masyarakat umum lainnya, khususnya yang berekonomi lemah.

Kondisi ini pun menurutnya, berpotensi memberi dampak bagi tingkat daya beli masyarakat dan berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional.

"Yang memberatkan dari peraturan Omnibuslaw ini adalah, segala hak buruh seraya dirampas karena hampir semua dihilangkan, terus mau jadi apa atuh negara ini kalau tidak berpihak kepada rakyatnya," ujarnya saat ditemui di sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung.

Septin menuturkan, salah satu pasal yang dinilai tidak adil bagi kesejahteraan buruh yaitu hilangnya kesempatan cuti hamil.

Ini artinya setelah melahirkan, buruh perempuan harus langsung kembali bekerja dan menjalani aktivitas pekerjaannya di industri.

"Masa iya kita (buruh perempuan) setelah mengandung sembilan bulan dan melahirkan harus langsung masuk kerja, kan aneh, apalagi yang namanya melahirkan itu adalah luka dalam yang seharusnya dipulihkan dengan cara istirahat," ucapnya perempuan kelahiran Magetan, 29 September 1989 tersebut.

Selain hilangnya kesempatan cuti hamil yang turut dipersoalkan adalah aturan terkait pengupahan.

• Disahkan DPR, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Kini Menjadi Nyata

Dalam salah satu pasal disebutkan pengupahan buruh mengikuti aturan batas upah terendah di kabupaten/kota.

Saat ini upah terendah Kota Bandung saat ini Rp 1.800.000 per bulan.

"Dengan upah segitu (terendah) apa iya kita mampu hidup selama sebulan, sementara pengeluaran untuk kebutuhan hidup lainnya seperti beli susu anak, pendidikan dan lain-lain, apalagi kalau yang punya anak lebih dari satu tentu pengeluaran jauh lebih besar dari upah yang kita peroleh. Jadi harapan kami cuma ingin Undang-Undang Omnibus Law ini dibatalkan oleh pemerintah," katanya.