Mahasiswa Bangka Belitung Demo Tolak UU Cipta Kerja di Alun-alun Taman Merdeka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ratusan mahasiswa melakukan aksi damai penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di Alun Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (8/10/2020)

Para mahasiswa membawa berbagai atribut, seperti spanduk berisi penilakan terjhadap UU Cipta Kerja.

Ada juga yang membawa atribut bunga, replika keranda mayat, dan berbagai atribut lainnya.

Mereka tergabung dari berbagai kampus di Bangka Belitung.

"Kami membawakan bunga ini, kami turut berdukacita atas anggota DPR RI telah 'meninggal dunia' dan hatinya hilang," kata Ririn peserta aksi.

Saat ini aksi penolakan itu masih berlangsung. Para mahasiswa mengenakan baju serba hitam.

Aksi di DPRD Bangka Belitung Batal

Aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijadwalkan dilaksanakan di DPRD Provinsi Bangka Belitung, batal dilaksanakan pada Kamis (8/10/2020) pagi.

Sekretaris DPRD Provinsi Bangka Belitung, Syaifuddin, mengatakan, kelompok yang ingin melaksanakan aksi di DPRD berasal dari kalangan mahasiswa di Babel.

"Sepertinya batal karena dapat informasi dari pihak kepolisan tidak jadi dilakukan di DPRD Babel, tetapi dialihkan ke Alun-alun Kota Pangkalpinang,"jelas Syaifuddin kepada Bangkapos.com, Kamis (8/10/2020).

Dia mengatakan dari DPRD Babel selalu siap untuk menampung dan menerima aspirasi yang ingin disampaikan.

"Rencananya kalau jadi tadi Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi akan menerimanya," jelas Syaifudin.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Dody Kusdian, juga mendukung terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Ia mengatakan sejumlah subtansi UU bertentangan dengan politik hukum kebangsaan.

Menurutnya UU cipta kerja memuat subtansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan kontrak kerja, upah dan pesangon.

"Secara pribadi komisi IV melihat ada yang melakukan penolakan terkait dengan hak mereka yang di kebiri, dengan adanya RUU ini, seharusnya perlu ada upaya, secara regulasi harus dilakukan, kita khawatir bertentangan dengan politik kebangsaan karena banyak poin-poin yang harus menjadi perhatian,"jelas Dody Kusdian.

Politisi PKS ini, menyarankan para pekerja yang dirasakan dirugikan baiknya melakukan perlawanan dengan menyampaikam aspirasi mereka terhadap penolakan Undang-undang tersebut.

"Tidak bisa menerima saja, karena ini masalah perut orang, ada hak yang di potong. Mereka melakukan perlawanan penuntutan harus disalurkan hak mereka, karena kita negara demokrasi harus di tegakkan. Saya dukung, karena ini terkait hak orang, untuk mendapatkan keadilan harus di tegakkan," tegasnya.

( Bangkapos.com / Yuranda/ Riki Pratama )