Sujiwo Tejo di Depan Mahfud MD Ucapkan Andai Jadi Presiden: Saya Enggak Bakal Mau Anak Saya Maju!
Sujiwo Tejo di Depan Mahfud MD Ucapkan Andai Jadi Presiden: Saya Enggak Bakal Mau Anak Saya Maju!
lihat foto
Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.
Baca juga: Norovirus di Indonesia, dari Penularan, Gejala hingga Pencegahannya dan Fakta-faktanya
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.
Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.
Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.
"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.
"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.
"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."
Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.
Baca juga: Kumpulan Doa Lengkap, Doa Ketika Turun Hujan Disertai Angin Kencang Hingga Doa Kesembuhan dari Sakit
Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.
Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.
Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.
"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.
