Andi Arief Terng-terangan Sebut Moeldoko yang Ingin Rebut Partai Demokrat dari AHY

Andi Arief Terng-terangan Sebut Moeldoko yang Ingin Rebut Partai Demokrat dari AHY

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Gerakan politik untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat sudah tercium oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terkait akan hal itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_ mengungkap siapa yang berambisi ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

 Adapun Andi Arief menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden. 

Baca juga: Jawaban Buya Yahya soal Wanita Rajin Ibadah tapi Suka Upload Foto di Media Sosial

Baca juga: Xi Jinping Ternyata Presiden China Tanpa Biografi, Paling Misterius Daripada Kim Jong-Un dan Putin

Baca juga: Arya Saloka Mesra di Tiktok Awards 2021, Putri Anne Benaran Cemburu, Unggah Foto ini

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi. 

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Baca juga: Kehebatan Permadi Arya Alias Abu Janda, Bolak-balik Dilaporkan tapi Lolos, Ini Orang di Belakangnya

Baca juga: Video Detik-detik Personel TNI Diserang saat Bubarkan Kerumunan Massa yang Langgar Prokes

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Kirim Surat ke Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) [ada Senin (1/2/2021) pagi.

Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.

Baca juga: Raffi Ahmad Murka, Geram Lalu Pecat Merry dan Sensen, Balasan Merry dan Sensen Hanya Alhamdulillah

Baca juga: Jihan Fahira Sampai Kirim Cium Tanda Sayang Tahu Arka Ulang Tahun, Tampan Seperti Anjasmara Muda

Baca juga: Wirda Mansur dan Hasan Ali Jaber Buka Suara, Keduanya Ternyata Saling Mengagumi, Setuju Dijodohkan?

Baca juga: Ariel Noah Akhirnya Ungkap Sosok Wanita Paling Cantik yang Dikaguminya, Bukan Luna Maya & Agnez Mo

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Terdiri dari 5 Orang

Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.

Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Moeldoko: Jadi Itu Urusan Saya

Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut-sebut hendak mengkudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Terkait tudingan tersebut, Moeldoko pun kemudian bereaksi dan angkat bicara.

Akan tetapi, Moeldoko meminta agar pihak Partai Demokrat tidak dengan mudah menuding Istana.

Ia juga mengingatkan agar Demokrat tak mengganggu Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko melalui konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam.

Moeldoko menyebut bahwa Presiden Jokowi tak tahu menahu soal isu ini.

Oleh karena itu, persoalan ini menjadi urusan Moeldoko semata.

"Beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP," ujar dia. 

Berawal dari Foto

Moeldoko menjelaskan awal mula hingga munculnya kabar kepemimpinan Partai Demokrat hendak dikudeta.

Sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Pemerintahan Presiden Joko Widodo ia kerap kedatangan tamu ke kantornya.

Mantan Panglima TNI ini mengaku sebagai KSP ia selalu membuka pintu untuk siapa saja selama 24 jam.

Tetapi siapa tamu yang datang ke kantornya tak disebutnya secara detail.

Namun, ia hanya menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, terutama situasi terkini.

Dari situlah, berkembang isu yang saat ini beredar.

Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya bersama tamu-tamu tersebut.

"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncullah isu itu. Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata Moeldoko.

Ia pun mengaku tak mempersoalkan digulirkannya isu ini.

Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing.

"Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol aja kali ya," kata dia.

Terkait munculnya wacana kudeta dalam isu ini, Moeldoko menyebut bahwa kudeta hanya berasal dari dalam kekuasaan, bukan dari luar.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Sebagian artikel ini telah terbit di bangkapos.com dengan judul Awal Kabar Kudeta Partai Demokrat, AHY Sebut Orang Dekat Presiden, Moeldoko: Jadi itu Urusan Saya dan juga telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Andi Arief: Moeldoko yang Ingin Rebut Partai Demokrat dari AHY