Rezim Myanmar Gunakan Cara Licik, Bebaskan Puluhan Ribu Tahanan untuk jadi Provokator

Rezim Myanmar Gunakan Cara Licik, Bebaskan Puluhan Ribu Tahanan untuk jadi Provokator

BANGKAPOS.COM -- Junta militer Myanmar yang berkuasa sejak menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021, membebaskan lebih dari 23.000 tahanan bertepatan dengan Hari Raya Imlek  2572.

Adapun rezim militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hliang menggunakan puluhan ribu tahanan yang dibebaskan 12 Februari 2021 untuk meneror warga menolak kudeta militer.

Pengumuman itu mengatakan pengampunan hukuman bagi para tahanan Myanmar diberikan saat negara "sedang membangun negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih."

Pengampunan bagi dari 23.314 tahanan Myanmar dan 55 tahanan asing itu ternyata menjadi momok menakutkan bagi warga Myanmar.

Setelah pengampunan ini, beredar rumor akan ada pembakaran rumah-rumah warga dan pasokan air minum dibubuhi racun.

Baca juga: Pengakuan Sopir Avanza yang Tersesat di Hutan Gunung Putri Majalengka, Rumah Makan Ditutupi Kabut

Baca juga: Ibu Muda ini Malu Hidup Dalam Dosa Jadi Pelakor, Malah Ajak 3 Anak ke Hutan Sampai Lemas Kedinginan

Baca juga: Baru 7 Hari Pacaran, Janda Dua Anak ini Dapat Kado Mercy dan Uang, Total Rp2,5 Miliar

Rumor ini muncul karena sebagian besar dari dari 23.314 tahanan merupakan penjahat murni.

Kini warga Yangon, kota terbesar Myanmar dan kota-kota lain yang menjadi basis warga yang menolak aksi kudeta, mulai mengorganisir pengamanan sendiri semacam PAM swakarsa.

Dalam beberapa jam setelah pembebasan 23.314 tahanan, Jumat malam, orang asing berpakaian sipil yang mencurigakan muncul di beberapa lingkungan di Yangon, Mandalay dan kota-kota lain.

Setelah ditangkap oleh warga sekitar, beberapa ditemukan dengan uang tunai dalam jumlah besar atau berada di bawah pengaruh obat-obatan.

Kebanyakan dari mereka tidak dapat memberikan alasan yang tepat kenapa berkeliaran hingga larut malam.

Cara seperti ini, mengirimkan provokator ke kawasan yang didominasi pendukung demokrasi bukan lah hal baru dalam sejarah Myanmar.

Cara ini juga sudah dilakukan junta militer Myanmar 33 tahun, saat aksi kelompok demokrasi 1998 memuncak.

Militer mengirimkan provokator, akhirnya ditangkapi pengunjukrasa dan warga hingga berujung aksi main hakim sendiri.

Baca juga: Rahasia Besar Luna Maya Terbongkar, Akui Sudah Punya Anak Meski Belum Menikah

Baca juga: Pesumo Jepang Hidup Bergelimang Harta & Beristri Cantik, Ternyata Faktanya Dipenuhi Intrik & Skandal

Aksi main hakim sendiri inilah yang digunakan junta militer menurunkan pasukannya.

Saat situasi memburuk, militer menggunakan ketidakstabilan sebagai alasan untuk turun tangan dengan tindakan keras berdarah, mengklaim bahwa negara sedang anarki.

U Than Soe, seorang guru bahasa Inggris swasta di Kotapraja Hlaing Thaya Yangon, mengatakan orang-orang mengalami skenario semacam ini pada tahun 1988.

“Satu hal yang pasti adalah mereka (rezim) memprovokasi ketidakstabilan. Hanya jika itu terjadi, mereka bisa membenarkan tindakannya, ” ujarnya seperti dilansir the irrawaddy.

Pada Sabtu (13/2/2021) malam, warga berjaga di pos keamanan di lingkungan mereka setelah jam malam dimulai pada pukul 8 malam.

Beberapa mempersenjatai diri dengan tongkat yang cukup besar membunuh seseorang.

Sidang Aung San Suu Kyi Ditunda

Sementara itu, Pengadilan Distrik di Naypyitaw menunda persidangan kasus yang disangkakan pada Aung San Suu Kyi hingga Rabu (17/2/2021), meskipun penahanan Aung San Suu Kyi sudah berakhir Senin (15/2/2021).

Baca juga: Foreplay Tanpa Sentuhan Demi Keintiman Suami Istri, Kunci Keharmonisan Rumah Tangga, Ini 8 Triknya

Baca juga: Viral Pria Ini Beli Sepeda Motor Bebek Yamaha 125Z Seharga Rp 125 Juta: Cocok Ya Saya Beli

Baca juga: Artis Vinessa Inez Kini Jadi Janda Muda di Usia 22 Tahun, Pilih Cerai setelah Disiksa Suami

Baca juga: Sejarah Hari Ini, Rekor Dunia Ciuman Bibir Terlama Suami Istri Adalah 58 Jam 35 Menit 58 detik

Pengacara Aung San Suu Kyi, U Khin Maung Zaw, mengatakan telah diberi tahu oleh jaksa wilayah bahwa sidang ditunda hingga Rabu.

Pengadilan Distrik Dekkhina di Naypyitaw menetapkan penahanan Presiden Myanmar U Win Myint dan Aung San Suu Kyi mulai 1-15 Februari untuk penyelidikan kasus yang disangkakan junta militer pada keduanya.

Rezim militer mendakwa Presiden Myanmar U Win Myint dan Aung San Suu Kyi melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam dan Undang-Undang Ekspor dan Impor.

Pengacara tersebut mengatakan dia diberitahu oleh jaksa wilayah bahwa kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Kotapraja Zabhuthiri melalui konferensi video.

"Dia mengatakan dalam persidangan bahwa Aung San Suu Kyi akan ditanya apakah dia ingin pengacara untuk mewakilinya di pengadilan," kata pengacara itu.

U Khin Maung Zaw mengatakan dia belum bertemu kliennya sejauh ini.

“Penting untuk bertemu dengannya karena saya perlu menerima instruksinya sebagai pengacaranya,” tambahnya.

Pengacara tersebut mengatakan dia berencana untuk mendekati polisi distrik untuk mengatur pertemuan.

Peringatan Dubes Negara Barat pada Junta Myanmar 

Junta Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja ke lokasi-lokasi unjuk rasa menolak kudeta sejak Minggu (14/02/2021).

Kedutaan besar negara-negara Barat di Myanmar meminta para pemimpin militer untuk ‘‘menahan diri tidak melakukan kekerasan terhadap demonstran‘‘ dan warga sipil.

Kedutaan besar Uni Eropa (UE), Inggris Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengutuk penangkapan para pemimpin politik Myanmar, kekerasan terhadap jurnalis, dan pemutusan akses internet setelah kudeta pada 1 Februari silam.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk mendapatkan demokrasi, kebebasan, perdamaian dan kemakmuran. Dunia sedang mengawasi," kata pernyataan itu.

Seorang utusan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar mengatakan para jenderal militer akan "dimintai pertanggungjawaban" karena melakukan kekerasan dalam menghadapi protes nasional.

"Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar," tulis Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, di Twitter.

"Ini adalah tanda-tanda keputusasaan. Perhatian kepada para jenderal: Anda AKAN dimintai pertanggungjawaban."

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah kendaraan militer lapis baja mulai terlihat di kota Yangon untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu.

Kedutaan besar (Kedubes) AS di Myanmar mendesak warga Amerika untuk "berlindung di tempat aman‘‘ seiring dengan pergerakan pasukan militer.

"Ada indikasi pergerakan militer di Yangon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi sepanjang malam antara jam 1 dini hari hingga 9 pagi."

Demikian cuit Kedubes AS di Twitter pada Minggu (14/02/2021) malam.

Kedubes AS juga membagikan pernyataan duta besar untuk Myanmar di akun Twitter-nya.

Peringatan itu dikeluarkan di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut.

Pada Minggu (14/02) puluhan ribu orang berkumpul untuk berunjuk rasa.

Kerumunan massa terlihat di hari kedua protes berturut-turut yang berlangsung di depan Kedubes AS di Yangon. Para demonstran mendukung pengumuman sanksi AS terhadap para pemimpin kudeta.

Tindakan keras militer berlanjut

Sementara itu, pasukan keamanan Myanmar dihadang massa yang marah di ke lokasi pembangkit listrik.

Laporan menyebutkan bahwa pasukan keamanan Myanmar menembaki pengunjuk rasa di luar pembangkit listrik di negara bagian utara Kachin.

Kendaraan lapis baja militer Myanmar

Pasukan keamanan Myanmar menerjunkan kendaraan lapis baja di kota Yangon

"Beberapa menit yang lalu, Tatmadaw (istilah Burma untuk angkatan bersenjata Myanmar) diperkuat dengan tank militer dan sekarang mereka mulai menembaki demonstran," ujar seorang warga yang tak ingin diketahui identitasnya, kepada kantor berita Reuters.

Laporan media lokal menunjukkan bahwa lima jurnalis ditangkap di Myanmar utara setelah insiden tersebut.

"Lima jurnalis yang meliput protes di depan pembangkit listrik Buga di Myitkyina ditangkap," keterangan sebuah postingan Facebook dari The 74 Media, outlet media yang berbasis di kota itu.

Beberapa departemen dari pembangkit listrik di Yangon menyatakan solidaritas terhadap pengunjuk rasa lewat postingan Facebook, dan menolak untuk memutus aliran listrik.

"Tugas kami adalah menyediakan listrik, bukan memutus," kata seorang staf yang tidak mau disebutkan namanya.

Pemutusan akses internet

Pengawas internet Netblocks mengatakan Minggu (14/02) malam bahwa junta Myanmar telah memutus layanan internet di seluruh negeri.

"Pemutusan internet hampir secara total berlaku di Myanmar pada pukul 1 pagi waktu setempat (1830 GMT)," kata Netblocks, platform yang melacak penggunaan internet, gangguan dan keamanan siber. Netblocks menambahkan bahwa akses yang bisa dilakukan hanya 14% dari kondisi normal pada Minggu (14/02) malam.

Penutupan itu dilakukan tak lama setelah video pasukan keamanan melepaskan tembakan ke beberapa pengunjuk rasa beredar di media sosial.

Menurut media lokal, pengoperasian kereta api di beberapa bagian negara telah terhenti setelah staf menolak bekerja.

Richard Horsey, seorang analis yang berbasis di Myanmar untuk International Crisis Group, mengatakan kepada Reuters bahwa operasi kerja di banyak departemen pemerintahan telah terhenti.

"Ini juga berpotensi memengaruhi fungsi vital - militer dapat menggantikan insinyur dan dokter, tetapi tidak dapat menggantikan pengontrol jaringan listrik dan bank sentral," katanya.

Junta militer mengancam akan melakukan tindakan berat terhadap para pegawai negeri yang ikut protes. Militer melakukan penangkapan massal setiap malam. Pada hari Sabtu (13/02), militer memberikan kekuasaan besar untuk menahan orang dan menggeledah properti.

Panglima Angkatan Darat Min Aung Hlaing telah memperingatkan pegawai negeri sipil yang mogok untuk kembali bekerja. Rezim baru telah menyiapkan saluran terpusat untuk melaporkan pegawai pemerintah yang bergabung dengan demonstrasi.

Sejauh ini, para jenderal tampak tidak terpengaruh oleh kecaman protes yang meluas dan dari komunitas internasional.

Junta telah mengumumkan keadaan darurat yang akan berlangsung selama satu tahun. Pemimpin militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, meski tanpa kerangka waktu yang jelas. 

(the irrawaddy/dw indonesia)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul LICIKNYA Rezim Myanmar, Puluhan Ribu Tahanan jadi Provokator, saat Dihakimi Warga, Tentara Turun