Jokowi Diam Moeldoko Rebut Partai Demokrat, PKS Sebut Maknanya Presiden Setuju, Ditunggu Aksinya

BANGKAPOS.COM,--  Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih diam dan belum bereaksi ke publik atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera harusnya Jokowi segera menanggapi terkait gejolak di Partai Demokrat.

Hal ini terkait anak buanya yakni KSP Moeldoko yang jadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil KLB tersebut.

Ia menyebut, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ditunggu masyarakat.

Hal itu berkaitan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga:

--> Nazaruddin Bagi-Bagi Uang Rp5 Juta, Peserta KLB Partai Demokrat Kecewa, Janjinya Rp100 Juta

Menurut Mardani, aksi Moeldoko dikhawatirkan akan disebut telah disetujui oleh Jokowi.

Sehingga, langkah presiden terkait gejolak di Partai Demokrat ini sangat dinantikan.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi."

"Karena beliau (Moeldoko) aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (8/3/2021).

"Karena itu gonjang-ganjing Demokrat sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi."

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi," jelas Mardani.

Dirinya berujar, Jokowi yang belum buka suara terkait aksi Moeldoko itu bisa diartikan setuju.

Sehingga, menurut Mardani, masyarakat sangat menunggu langkah dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko."

"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera," kata dia.

Baca Juga:

--> AHY Bawa 2 Bok Bukti Dokumen KLB Medan Ilegal, Peserta Hadir Diberi Jaket dan Jas Partai Demokrat

"Pak Jokowi, ini jadi warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa," lanjutnya.

AHY Datangi Kemenkumham dan Mahfud MD

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).

AHY mengungkapkan kedatangannya ke Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB)," ujarnya.

AHY menegaskan dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai.

AHY meminta pihak Kemenkumham tidak memberikan legalitas hasil KLB.

Selain ke Kemenkumham, AHY juga menyambangi Menko Polhukam Mahfud MD, Senin ini.

Diberitakan Tribunnews.com, AHY mengatakan ke Mahfud, ia dan rombongan sempat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dari Kemenkumham.

Baca Juga:

--> Anaknya Putus dengan Kaesang, Ibu Felicia Mention Jokowi, Ini Sosoknya Hingga Disebut KSP Tak Elok

Dalam pertemuan tersebut, AHY sempat menyinggung terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 yang sudah disahkan.

Selain itu, AHY juga menyinggung terkait kedaulatan partai yang direbut.

AHY juga menyinggung terkait "apel siaga" yang dihadiri para ketua DPC Partai Demokrat secara virtual dan para ketua DPD Partai Demokrat yang dihadiri secara langsung.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Chaerul Umam/Gita Irawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Sebut Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko, Langkah Presiden Kini Ditunggu Publik,