Menguji Kesahihan Dokumen Zirkon

MENURUNKAN peti kemas berisi komoditas ekspor dari kapal yang siap berlayar menuju luar negeri, jelas sebuah langkah yang menghambat datangnya devisa untuk negara. Barang yang seharusnya terjual tersebut batal menjadi komoditas yang terkonversi menjadi devisa negara yang di saat pandemi seperti ini sangat dibutuhkan.

Seperti halnya dengan menurunkan delapan kontainer berisi zirkon yang dilakukan Kementerian ESDM di Pelabuhan Pangkalbalam. Penurunan kedelapan kontainer tersebut adalah sebuah langkah kontraproduktif, ketika dikaitkan dengan kepentingan devisa semata.

Terlebih, dokumen yang menyertai zirkon tersebut ternyata adalah lengkap. Ini juga ditunjukkan dengan sikap Bea Cukai sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan kontainer tersebut naik ke kapal untuk dikirim sebagai komoditas ekspor.

Berbekal dokumen yang melampiri zirkon tersebut, Bea Cukai tentu memiliki standar dan prosedur untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kedelapan kontainer tersebut naik ke atas kapal.

Ibarat sebuah razia yang dilakukan polisi terhadap kendaraan bermotor. Saat seorang pengendara bisa menunjukkan STNK yang sesuai dengan pelat nomornya, berikut dengan SIM tentunya, maka sang pengendara akan diizinkan untuk melintas.

Lalu bagaimana dengan delapan kontainer yang ada di Pangkalbalam. Kenapa zirkon yang secara paper atau dokumen dinyatakan lengkap harus diturunkan dan dipersoalkan?

Belum kelar menjawab teka-teki ini dan baru bisa berandai-andai penyebabnya, mulai dari apakah ada info yang menyebut dokumen palsu, atau tidak sesuai atau yang lainnya, pertanyaan tersebut menjadi tidak lagi relevan saat uji sampel menemukan hal yang aneh.

Saat dilakukan pengecekan terhadap delapan kontainer berisi zirkon tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan tim menemukan dugaan kuat bahwa barang yang ada di delapan kontainer tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang mengiringinya.

Jika memakai ilustrasi razia kendaraan bermotor, STNK-nya memang asli dan sama dengan nomor polisi yang menempel di kendaraan. Namun setelah dicermati lebih dalam, ada spesifikasi lain yang mengindikasikan bahwa STNK tersebut tidak sinkron dengan kendaraanya.

Saat ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian tersebut, maka langkah menurunkan kontainer berisi zirkon tersebut harus dimaknai sebagai langkah preventif mencegah komoditas penting ini lari ke luar negara secara ilegal.

Temuan awal dari dugaan ketidaksesuaian antara dokumen dengan barang yang akan diekspor ini justru harus didukung untuk ditindaklanjuti secara serius.
Kita tahu bahwa timah, zirkon, serta mineral ikutan lainnya yang ada di Bangka Belitung adalah isu seksi. Banyak pihak berkepentingan dengan masalah ini. Justru lantaran terlalu banyaknya orang yang berkepentingan dengan masalah ini, maka beberapa kasus serupa muncul dan kemudian tenggelam begitu saja.

Tak terkecuali, penurunan delapan kontainer berisi zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam ini bisa juga tidak berakhir dengan tuntas, alias interuptus alias tidak ada juntrungannya.

Padahal, jika benar bahwa dokumen yang menyertai delapan kontainer zirkon ini tak sesuai dengan faktanya, maka akan terungkap hal-hal strategis terkait patgulipat yang sering mewarnai isu-isu pertimahan di Bangka Belitung.

Jika kita konsentrasi mengikuti sekaligus ikut aktif mengawal upaya penelusuran dari kesesuaian dokumen ini, maka kita akan tahu apa kisah dan siapa yang berperan di balik kasus ketidaksesuaian dokumen zirkon dengan zirkonnya ini.

Bukan hal yang sulit membuktikan kesahihan sebuah dokumen pertambangan. Saat dokumen tersebut memiliki legalitas, maka kita langsung bisa tahu siapa yang menerbitkan dokumen tersebut.