Din Syamsuddin Minta Pemerintah Tidak Ragu Nyatakan Negara dalam Keadaan Darurat Covid-19

Din Syamsuddin Minta Pemerintah Tidak Ragu Nyatakan Negara dalam Keadaan Darurat Covid-19

BANGKAPOS.COM -- Din Syamsuddin meminta pemerintah tidak ragu untuk melakukan penutupan wilayah atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. 

Din mengatakan pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa.

Karena kasus positif terus tinggi, banyak orang meninggal dunia, dan rumah sakit di sejumlah wilahah penuh.

Tak hanya itu, Guru Besar FISIP UIN Jakarta ini juga meminta dana untuk penanganan Covid-19 fokus untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian produksi vaksin dalam negeri.

"Kejadian Luar Biasa yang perlu disikapi dengan muhasabah (introspeksi atau mawas diri). Seyogyanya Pemerintah menyatakan negara dalam keadaan Darurat Covid-19 dan bangsa menghadapi Bencana Nasional," tutur Din, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Susi Pudjiastuti Ngaku Padukan Obat Ivermectin Saran Dokter, 8 Karyawan Sembuh dari Covid-19

Baca juga: Thailand Izinkan Wisatawan dari 63 Negara ini Melancong, Indonesia Ternyata Tidak Masuk Dalam Daftar

Baca juga: Nasib Megaproyek Fantastis di Papua Setelah KKB Papua Serang Pekerja Bangunan di Yahukimo

Din mengatakan pentingnya masyarakat bersatu saling membantu, bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19. Yakni dengan meningkatkan disiplin Protokol Kesehatan.

"Pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh menanggulangi Bencana Nasional ini dengan tidak ragu-ragu menerapkan penutupan wilayah (lock down), mengutamakan pelayanan kesehatan bagi rakyat," katanya.

Din menyarankan dana untuk penanganan Covid-19 dimanfaatkan untuk penyediaan obat-obatan, suntikan, vaksin gratis bagi rakyat, dan mendorong kemandirian dalam memproduksi vaksin.

"Dan mendorong Perguruan Tinggi Nasional/Laboratorium Kesehatan Nasional untuk meneliti dan memproduksi vaksin dan obat-obatan dari dalam negeri sendiri dari pada mengimpornya dari luar negeri," imbuhnya.

Ia juga mengimbau agar elite politik tak menghentikan melakukan tindakan kontra produktif.

Misalnya mempertentangkan agama dengan Pancasila, seperti dalam Test Wawasan Kebangsaan KPK.

Dan tidak cenderung mengembuskan tuduhah pejoratif kepada pihak lain, mengembangkan isu-isu politik ambisius seperti pemindahan Ibu Kota Negara.

• Lafaz Doa Hubungan Suami Istri Agar Tahan Lama di Ranjang, Ingat! Dibaca Sebelum Berjimak

Baca juga: Arul, Sosok Anak Berusia 13 Tahun yang Menjadi Ajudan Kapolres Tasikmalaya saat Apel Pagi

Baca juga: Irfan Hakim ungkap Mahar Rizky Billar untuk Lesti Kejora, Jumlahnya Fantastis

Atau soal isu perpanjangan masa kekuasaan Presiden, atau pengajuan Capres-Cawapres, serta sikap otoriter represif yang melemahkan kebebasan akademik di kampus.

Lebih dari pada itu, ucap Din, saatnya menghentikan segala bentuk ketidakadilan/kezaliman dalam penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan.

"Semuanya itu, selain memalingkan perhatian dan fokus dari menanggulangi musibah, juga telah dan potensial memunculkan kegaduhan publik yang tidak perlu," katanya.

(*/ Tribunnews.com)