Timah
Pengelolaan Timah yang Sembrono Mengacam Ekonomi dan Lingkungan Babel
Pertambangan di Bangka Belitung tak boleh dikelola secara sembrono. Jika tambang timah ilegal tak terkontrol, ini yang terjadi
Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: Teddy Malaka
BANGKAPOS.COM – Pertambangan di Bangka Belitung tak boleh dikelola secara sembrono. Jika tambang timah ilegal tak terkontrol, maka ancaman tidak hanya pada sektor lingkungan, tetapi ekonomi.
Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute mengatakan, pertambangan timah harus dikelola secara benar. Pemerintah pusat sebetulnya pernah menyoroti masalah tambang timah di Bangka Belitung.
“Saya kira merapikan pertambangan timah ini sudah dilakukan sejak era SBY, melalui proses clear and cleane. Namun kenyataannya ini gak sepenuhnya selesai, fakta di lapangan masih ada tambang ilegal,” kata Komaidi Notonegoro kepada bangkapos.com, Kamis (1/7/2021).
Menurut Komaidi Notonegoro, idealnya penambangan ilegal harus ditindak. Namun beberapa hal harus dipikirkan solusinya.
Apalagi penambangan di Bangka Belitung melibatkan penambang rakyat. “Karena kondisi ini sudah berjalan lama, harus ada payung hukum bagaimana ada solusi bagi aktivitas penambangan bisa dipertanggung jawabkan,” kata Komaidi Notonegoro.
Menurutnya, jika tak dikelola secara baik, menerapkan prinsip good minning practice (GMP), akan ada masalah serius ke depannya.
“Harus tegas dan ada solusi. Jagan ada pilih kasih dalam praktik-praktik seperti ini,” kata Komaidi Notonegoro.
Menurut dia praktik pertambangan yang baik akan akan menentukan keberlangsungan bisnis pertambangan timah di Bangka Belitung.
Dirinya berkaca kepada sejumlah daerah yang mempunyai masalah yang mirip dengan Bangka Belitung. Risiko ekonomi seperti menurunnya daya beli akan jadi ancaman jika pertambangan selesai.
“Kita bisa belajar dengan sejumlah daerah, misalnya seperti di Bontang, ketika LNG Badak tidak jalan, ekonomi masyarakatnya sangat terpengaruh. Jangan sampai terjadi di Bangka Belitung. Pertambangan pasti habis, pemerintah daerah dan pusat harus memikirkan sektor jasa dan pertanian atau sektor lain yang bisa menopang ekonomi,” katanya.
Masalah lainnya yang juga paling berbahaya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Komaidi Notonegoro, penambangan ilegal sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan.
“Siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Karena tidak mungkin cuma menyalahkan perusahaan yang membeli timah dari tambang ilegal, pengawasan yang terlalu longgar menyebabkan hal ini,” kata Komaidi Notonegoro.
Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institut adalah ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara. Sementara ReforMiner Institute adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan. (*)