Catatan Rindu untuk Polisi

CATATAN ini barangkali sedikit terlambat jika kita ingin mengambil momentum di 1 Juli sebagai hari yang sakral untuk Korps Bhayangkara. Sama halnya, ketika kita memaknai ulang tahun polisi hanya sebatas seremonial upacara.

Seorang kawan, yang kebetulan adalah seorang perwira menengah polisi dalam sebuah kesempatan berkisah panjang lebar tentang bagaimana peran polisi dalam kehidupan demokrasi. Kisah kawan yang cukup berapi-api inilah yang mendorong catatan refleksi HUT ke-75 Bhayangkara ini ditulis.

Berharap akan hadirnya figur (baca; institusi) kepolisian yang humanis dan mengayomi masyarakat tentu tidak boleh terpaku pada setiap momen 1 Juli sebagai hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Berharap memiliki polisi yang mencintai dan dicintai rakyat adalah ikhtiar berkelanjutan yang harus terus diupayakan setiap saat.

Jika pun harapan itu menggelora setiap 1 Juli, maka itu hanyalah momentum seremoni. Selebihnya, publik ini terus berharap dan merindukan polisi yang hadir sebagai kekuatan sipil yang humanis.

Mari kita membuka catatan sekaligus rapor yang ditorehkan polisi terkait dengan tingkat kepercayaan publik yang disurvei oleh Indikator Politik Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa di sepanjang 2020, kepercayaan publik terhadap polisi cenderung turun.

Korps Bhayangkara mengawali tahun lalu dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi, yakni 85,6 persen. Namun, saat survei dilakukan Februari 2020, tingkat kepercayaan publik menurun menjadi 79,4 persen.

Pada Mei, tingkat kepercayaan ini kembali terkoreksi menjadi 75,3 persen.
Di penghujung tahun 2020, tepatnya bulan September tingkat kepercayaan publik terhadap polisi ini menyisakan angka 72,9 persen.

Dalam analisisnya, Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa angka-angka tersebut sebenarnya sudah cukup baik, namun tren penurunannya menjadikan catatan yang harus menjadi bahan evaluasi internal.

Tanpa harus menuliskan apakah positif atau negatif, awal tahun 2021 ini terjadilah pergantian pucuk pimpinan kepolisian dengan dilantiknya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggantikan komando Jenderal Polisi Idham Azis.

Listyo Sigit membawa tema 'Presisi' saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Selain membawa jingle baru untuk Korps Bhayangkara, Listyo Sigit juga sangat lugas saat tampil di parlemen. Dengan blak-blakan dan terang benderang, Listyo Sigit menguliti institusinya sendiri.

Kala itu, Sigit menegaskan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi di internal kepolisian. Sigit menyebut perilaku anggota yang langsung berhadapan dengan masyarakat menjadi contoh nyata menjadi bagian yang harus menjadi perhatiannya.

Listyo Sigit juga mengakui pelayanan kepolisian yang berbelit-belit, pungli, pendekatan kekerasan dalam penyelesaian masalah hingga tebang pilih dalam penanganan kasus menjadi PR besar membangun polisi yang presisi.

Pada HUT ke-75 Polri yang jatuh pada 1 Juli 2021 beberapa hari lalu, Listyo Sigit adalah pemegang tongkat komando Tribrata. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana konsep presisi yang diusung Listyo Sigit mampu mengubah wajah polisi kita?

Bisa jadi, Listyo Sigit tak serta-merta secara otomatis menyulap institusi yang ia pimpin menjadi ideal seperti yang ia bayangkan. Barangkali Jenderal Listyo Sigit juga harus memberikan porsi energi untuk menjaga soliditas di tingkat elite polisi terkait dengan lompatan dalam suksesi kepemimpinan Polri.