PLN Edukasi Administrasi Kependudukan, Bersama Bangka Pos Gelar Dialog Interaktif Wawasan Kenegaraan

BANGKAPOS.COM - Bangka Pos Group bakal menggelar Dialog Interaktif Wawasan Kenegaraan Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (ELPDKP) menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia.

Acara dilakukan sebagai upaya peningkatan literasi administrasi kependudukan menuju pemberdayaan partisipasi publik.

Bakal hadir dalam dialog tersebut Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Rektor UBB Ibrahim, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy dan tokoh-tokoh lainnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Dialog diselenggarakan berkat kerja sama PT PLN Babel dengan Bangka Pos yang akan berlangsung Kamis (29/7) pukul 10.00-12.00 WIB live di Facebook, Instagram dan Youtube Bangka Pos.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pangkalpinang Darwin mengatakan, acara dialog yang diselenggarakan PT PLN tersebut merupakan bentuk edukasi dalam upaya memberikam pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan.

Sebagai instansi yang melakukan pencatatan data kependudukan, Darwin mengatakan, saat ini masih rendah terkait laporan dalam hal pembuatan akta kematian di kalangan masyarakat.

“Memang masih rendah yang melaporkan untuk membuat akta kematian ini, misalnya mereka tidak ada kepentingan tidak akan membuatnya. Tetapi bila perlu, berhubungan BPJS, kemudian dia PNS, harta warisan dibuatnya, kalau untuk masyarakat biasa tidak urgen, tidak dibuat,” ujar Darwin kepada Bangka Pos Group, Selasa (27/7).

Padahal kata Darwin, apabila masyarakat tidak membuat akta kematian, efeknya berdampak kepada data penduduk, warga yang sudah meninggal dunia masih terdata dalam datebase kependudukan.

“Sehingga pada saat KPU melakukan pemilihan umum orangnya dianggap masih hidup, padahal sudah meninggal dunia. Kemudian efek lainnya perencanaan pembangun di pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan berpengaruh berdasarkan jumlah penduduk,” lanjutnya.

Selain akta kematian, sambung Darwin, pelaporan administrasi lainnya yang masih banyak lalai dibuat masyarakat yaitu akta perceraian dan perkawinan untuk non muslim.

“Jadi kita ingin mengajak dan mengubah pandangan masyarakat, memberikan edukasi dengan berbagai cara. Dengan memberikan kemudahan, penyederhanaan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan gratis sehingga masyarakat mau membuat segala bentuk administrasi kependudukan,” harapnya. (riu)