Breaking News:

Berita Bangka Barat

Ikuti Sosialisasi Pedoman Penanganan Narkotika, Begini Prinsip Helena

ejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti sosialisasi pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, tentang penanganan perkara tin

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
istimewa
Kajari Bangka Barat Helena Octavianne saat mengikuti zoom meeting di digital room Kejari Bangka Barat. (Ist/Kejari Bangka Barat) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mengikuti sosialisasi pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika prekursor narkotika secara virtual di Digital Room Kejari Bangka Barat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kajari Bangka Barat Helena Octavianne, beserta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Jan Maswan Sinurat, dan para Jaksa penuntut umum. 

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021, mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Juli 2021. Ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai acuan bagi penuntut umum dan untuk optimalisasi, dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika mulai dari tahap prapenuntutan dan penuntutan, pembuktian, tuntutan pidana, dan upaya hukum," ujar Helena, Senin (02/08/2021). 

Helena Octavianne mengatakan untuk perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 

"Untuk optimalisasi penegakan hukum yang adil dan berkualitas, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkotika tindak pidana prekursor narkotika. Hendaknya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga presisi yang meliputi ketepatan dan ketelitian, pada setiap tahap penanganan perkaranya," tuturnya. 

Selain itu Helena mengatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mempunyai karakteristik khusus, baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya. 

"Dalam penanganan perkaranya diperlukan kecakapan dan profesionalitas, dari aparat penegak hukum. Khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai dominus litis dan sebagai penuntut umum, dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, serta mengajukan tuntutan pidana," ucapnya. 

"Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional," tambahnya. 

Dengan pendekatan tersebut Helena berharap tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika, dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

"Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dapat semakin menguatkan fungsi Dominus Litis Jaksa, sebagai pengendali perkara termasuk dalam tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika. Sehingga dapat mengoptimalisasikan prapenuntutan dengan memberikan petunjuk kepada Penyidik, untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan," jelasnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy) 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved