Besok PPKM Jawa dan Bali Berakhir, Begini Kelanjutannya dan Hasil Survei Keinginan Masyarakat

BANGKAPOS.COM- Senin (16/8/2021) besok, masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa Bali akan berakhir.

Bagaimana kelanjutannya? apakah akan kembali diperpanjang seperti sebelumnya?

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berjalan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menekan laju kasus Covid-19.

Selain PPKM, upaya lain yang dilakukan adalah percepatan vaksinasi.

PPKM yang tengah berjalan saat ini akan berlaku hingga Senin (16/8/2021). Apakah PPKM efektif menekan laju kasus Covid-19 dan apakah akan diperpanjang? 

Baca juga: Panglima Lexus, Kapolri Land Cruiser Tapi Tak Dipakai Saat di Bangka, Malah Berdua Naik Hiace

Dikutip dari kompas.com, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengatakan, sejauh ini, PPKM efektif menekan laju mobilitas masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

“PPKM efektif meningkatkan kinerja posko PPKM di desa kelurahan, PPKM kabupaten kota untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap warga,” kata Alex, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/8/2021).

Ia menyebutkan, PPKM meningkatkan kinerja pelacakan kontak, 3T, perilaku 3M, dan serbuan vaksinasi.

Baca juga: Duda Ini Ngaku Sudah Kencani 335 Perempuan, Teman Kencannya Pemulung hingga Biarawati, Ini Alasannya

Kebijakan PPKM diterapkan dengan levelisasi kabupaten/kota, yang bisa naik atau turun peringkat.

“PPKM tetap ada hanya levelisasi kabupaten kota yang terjadi naik turun peringkat. Ada yang ke 3 atau ke 2, tapi ada juga yang masih di 4,” kata dia.

Mengenai kemungkinan PPKM diperpanjang atau tidak, Alex menyebutkan, tetap menunggu hasil tim yang mengkaji proses ini secara seksama.

Ia mengingatkan, meski terjadi penurunan kasus, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena positivity rate belum mencapai angka di bawah 5 persen.

Baca juga: Subsidi Upah 1 Juta untuk Pekerja Sudah Cair, Begini Nasib Pekerja yang Tak Punya Rekening Himbara

“Sehingga protokol kesehatan tetap nomor satu,” ujar dia.

Selain itu, vaksinasi lengkap bagi setiap warga yang memenuhi kriteria vaksin harus terpenuhi.

Catatan terkini pandemi di Indonesia

Alex menjelaskan, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 secara nasional per 14 Agustus 2021, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 31.880 orang sembuh.

“Adanya penambahan ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,2 juta orang sembuh atau tepatnya 3.321.598 orang atau 86,6 persen,” kata Alex.

Sejalan dengan itu, lanjut dia, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis berkurang sebanyak 4.552 kasus, dengan total menurun menjadi 395.577 kasus atau 10,3 persen.

“Di samping itu, pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), penambahannya hari ini sebanyak 28.598 kasus,” papar Alex.

Sejauh ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 3.833.541 kasus.

Bagaimana perkembangan kasus per provinsi?

Alex mengatakan, melihat perkembangan penanganan per provinsi, ada lima provinsi yang angka pasien sembuh harian tertinggi.

Rincian provinsi-provinsinya sebagai berikut:

-Provinsi Jawa Tengah bertambah 5.237 pasien sembuh dan kumulatifnya 383.098 orang

-Provinsi Jawa Timur bertambah 4.491 pasien sembuh dan kumulatifnya 295.247 orang

-Provinsi Jawa Barat bertambah 2.486 pasien sembuh dan kumulatifnya 577.430 orang

-Provinsi Kalimantan Timur bertambah 1.728 pasien sembuh dan kumulatifnya 118.114 orang

-Bali bertambah 1.642 pasien sembuh dan kumulatifnya 79.846 orang

Mana saja provinsi yang masih menjadi perhatian?

Alex mengungkapkan, saat ini masih ada lima provinsi yang menjadi perhatian karena jumlah kasus aktif tercatat masih tinggi.

“Menjadi atensi di sebaran lima provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi saat ini di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DI Yogyakarta,” kata dia.

Berikut provinsi yang masih menjadi perhatian Satgas Covid-19:

-Jawa Barat masih mempunyai 65.000 kasus aktif

-Jawa Timur masih mempunyai 36.173 kasus aktif

-Jawa Tengah masih mempunyai 34.809 kasus aktif

-Sumatera Utara masih mempunyai 27.727 kasus aktif

-DI Yogyakarta masih mempunyai 27.174 kasus aktif.

“Dibandingkan tanggal 15 Juli 2021, sudah terjadi pelandaian yang sangat bermakna. Apalagi BOR rumah sakit sudah menungkik jauh di bawah 50 persen,” kata Alex.

Hasil Survei Keinginan Masyarakat

Pemerintah diketahui tengah menerapkan perpanjangan kebijakan PPKM Levelisasi di sejumlah wilayah yang terhitung sejak 10 - 16 Agustus 2021.

Jika dihitung ini merupakan perpanjangan PPKM ke-lima setelah resmi diberlakukan pada 3 Juli silam.

Kendati begitu, kebijakan ini menuai banyak respon dari masyarakat, di mana hal itu terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional Charta Politika Indonesia.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, dominan masyarakat yang memberikan respon terkait kebijakan ini meminta pemerintah untuk mengakhiri PPKM tersebut.

Jika dipersentasekan jumlah masyarakat atau responden yang meminta untuk menyudahi PPKM ini terdapat lebih dari 50 persen.

"Sebanyak 54,7 persen responden menilai langkah paling tepat setelah PPKM berakhir adalah menyudahi dan kembali ke masa new normal dengan pengetatan protokol kesehatan di setiap sektor," ucap Yunarto saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, dikutip Jumat (13/8/2021).

Sementara responden atau masyarakat yang meminta untuk PPKM ini dilanjutkan mengingat angka penyebaran Covid-19 belum menurun itu hanya 20,8 persen.

Sedangkan masyarakat yang menyatakan sikap agar PPKM ini dilonggarkan dengan penyesuaian protokol kesehatan ada sekitar 18,3 persen.

Hasil itu berkorelasi dengan temuan survei lainnya, di mana berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia masih ada 40 persen lebih respondennya tidak yakin kebijakan PPKM ini berhasil.

"Jadi masih ada sebanyak 43,8 persen publik tidak meyakini kebijakan PPKM ini berjalan baik dengan 3,6 persen responden tidak menjawab," kata Yunarto.

Sementara untuk masyarakat yang meyakini kalau kebijakan PPKM ini dapat berjalan baik, angkanya mencapai 52,7 persen.

Namun, angka 52,7 persen tersebut belum dapat dijadikan rujukan kalau keyakinin masyarakat tinggi, sebab kata dia masih berada di bawah angka 60 persen.

"Sebanyak 52,7 persen responden menyatakan yakin penerapan PPKM di wilayahnya akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Berdasarkan pemaparannya, masyarakat yang dominan tidak yakin kebijakan PPKM Levelisasi ini bisa berjalan baik yakni mereka yang berdomisili di Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi.

Angka rata-rata persentase dari ketiga wilayah tersebut yakni sebanyak 45 persen lebih masyarakatnya tidak meyakini kebijakan ini berhasil.

"Wilayah dengan tingkat keyakinan paling rendah mengenai pelaksanaan PPKM akan berjalan baik tertinggi adalah Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi," ucapnya.

Sebagai informasi, survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode sebelumnya yakni tanggal 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021.

Itu dipaparkan guna melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Diminta Tidak Ragu Terapkan PPKM

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan efektif jika disertai kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sejauh ini, PPKM sudah sangat berdampak terhadap pencegahan penularan Covid-19.

Karena itu, politikus Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan pemerintah tidak perlu ragu menerapkan PPKM.

"Agar kebijakan ini bisa efektif, harus disertai kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apabila tidak ada kesadaran, jangan harap pandemi Covid-19 selesai dalam waktu dekat," kata Inas, Kamis (12/8/2021).

Inas menilai selama ini kelompok yang menolak PPKM lebih benuansa politis.

Ia menduga kelompok yang menolak hanya ingin mencari panggung politik dan belum tentu benar-benar peduli dengan kondisi bangsa.

Inas berharap pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan PPKM atau bahkan menghapusnya.

Jangan sampai pengorbanan masyarakat menjadi sia-sia, karena mungkin saja kasus Covid-19 kembali naik setelah PPKM dilonggarkan.

Hingga kini belum ada kepastian apakah PPKM Jawa Bali akan diperpanjang.

Biasanya, keputusan akan disampaikan pada hari terakhir masa PPKM.

Hari terakhir PPKM Jawa Bali adalah Senin (16/8/2021) besok.

(kompas.com/Tribunnews.com)