Pelelangan Ikan Berkonsep Wisata Perkantoran Mulai Dibangun Pemprov Babel, Ini Sumber Anggarannya

Ichsan menambahkan, saat ini anggaran proyek masih berada di PT SMI, sehingga sistemnya dilakukan pengerjaan baru kemudian dibayarkan.

"Proses sekarang kita kontrak seperti biasa, secara umum mereka kerja dahulu, belum ada proses pencairan dana ke provinsi dari PT SMI. Kalau sudah dicairkan untuk tahap pertama nanti untuk tahap pertamanya, setelah target 90 hari kerja," lanjutnya.

Ichsan menjelaskan proyek pembangunan  PPI, merupakan satu dari total tiga proyek yang akan dilaksanakan Pemprov Babel dari anggaran peminjaman PT SMI.

"Karena pihak kita ada proses addendum, jadi pak gubernur itu terkontrak untuk proyek pembangunan jalan Dinas PU, DKP PPI dan rumah sakit umum, proses adendum sudah berjalan, untuk tahap pertama masing-masing OPD," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan PPI ini merupakan tahap pertama, dan membutuhkan anggaran yang lebih banyak lagi untuk menyelesaikan semua tahapanya.

"Untuk tahap kedua belum bisa memastikan belum ada persetujuan dari SMI, jadi fokus tahap pertama. Untuk total pembangunan ini Rp 93 Miliar, tetapi tahap pertama ini hanya Rp 32,9 Miliar, kita beharap semua bisa dibangun karena gubernur ingin konsep berbasis wisata, perkantoran dan gedung serba guna," ujarnya.

Untuk diketahui, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pinjaman Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari PT Sarana Multi Infrastruktur akan dipakai untuk membiayai tiga proyek infrastruktur.

Sebanyak tiga proyek strategis yang akan dilaksanakan Pemprov Babel dari anggaran peminjaman yaitu pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa hingga pembangunan gedung banker radio theraphy dan alkes RSUD Ir. Soekarno.

Jumlahnya sebesar Rp 245 Miliar, dengan pelunasan pinjaman diberikan tempo waktu tiga tahun, dari 2022, 2023 dan 2024 dengan dipotong dari dana alokasi umum (DAU).

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan, untuk pembangunan proyek di rumah sakit umum daerah Ir Soekarno telah melakukan perubahan Memorandum of Understanding (MoU) dengan skema multiyears atau tahun jamak.

"Itulah dia perubahan itu berkaitan besaran jumlah di rumah sakit, untuk rumah sakit ada yang multiyears, untuk radio teraphy penyelesaianya sampai tahun 2022 bulan April. Disetujui, karena berkaitan dengan pelayanan publik yang mendesak," kata Wakil Gubernur Abdul Fatah.

Dia mengatakan dari tiga proyek tersebut, terdapat satu proyek pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umun yang sudah berjalan, sementara sisanya belum melakukan pembangunan, masih menyelesaikan proses administrasi.

"Untuk pembayaranya bertahap, kalau sudah selesai dia mengalir (anggaranya dari PT SMI-red) bila MoU sudah selesai berarti bayar. Mereka boleh jalan dahulu, seperti proyek PPI baturusa sedang berjalan, dari sisi administratif selesai tinggal pengerjaan. Kemudian masalah akses infrastruktur jalan sudah berjalan dan mereka sudah mau menagih," jelasnya.

Abdul Fatah, mengatakan peminjaman anggaran dilakukan bukan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung, tetapi untuk membuka akses agar dapat meningkatkan perekonomian di daerah.

"Tetapi adalah lama merasakan, kita itu multi efek begitu bangun jalan, bagaimna aksebilitas masyarakat terbangun akses pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh karena adanya infrastruktur. Sebaliknya jika perbaikan itu lambat berkembang pertumbuhan ekonomi juga lambat,  itu merupakan caranya," jelasnya.