Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ganggu Alur Hingga Zona Tangkap Nelayan Delapan PIP Ditertibkan

Dalam penertiban tersebut Tim F1QR Pos TNI AL Pangkalbalam menggunakan satu unit kapal cepat Patkamla Lengkuas dengan tiga mesin tempel

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: khamelia
(Bangkapos/Cepi Marlianto)
Tim F1QR Pos TNI AL Pangkalbalam saat melakukan razia tambang timah ilegal di perairan Sampur dan Batu Belubang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (8/9/2021) siang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sebanyak delapan ponton isap produksi (PIP) yang beroperasi di perairan Batu Belubang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung ditertibkan oleh Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pos TNI Angkatan Laut (AL) Pangkalbalam, Rabu (8/8/2021).

Dari delapan PIP enam di antaranya diduga milik CV Deta Nusantara Abadi tersebut ditertibkan.

Dalam penertiban tersebut Tim F1QR Pos TNI AL Pangkalbalam menggunakan satu unit kapal cepat Patkamla Lengkuas dengan tiga mesin tempel serta satu unit kapal speed lidah.

Baca juga: Kepri Bereaksi Atas Pernyataan Gubernur Babel Tak Mau Berbagi Wilayah, Jais: Harga Mati Masuk Kami

Baca juga: Warganet Takut Gempa Dahsyat Gara-gara Heboh Penampakan Laut Selatan Jawa Bercahaya Saat Malam Hari

Para personel yang melakukan razia perairan ini mengenakan pakaian lengkap ciri khas TNI AL disertai senjata laras panjang,

Komandan Pos TNI AL Pangkalbalam, Lettu Laut (PM) Puji S mengatakan, penertiban yang dilakukan tersebut sebagai upaya tindak lanjut aduan dari masyarakat hingga nelayan setempat yang mengeluh aktivitas PIP di lokasi tersebut mengganggu daerah tangkap hingga alur pelayaran.

“Itu aduan dari masyarakat setempat bahwa PIP tersebut milik CV Deta Nusantara Abadi diindikasikan sudah keluar wilayah. Jadi, kita tertibkan dan kita suruh minggir dahulu,” kata dia usai kegiatan.

Menurut Puji, terkait laporan aktivitas tambang di perairan tersebut diduga telah melewati titik koordinat yang telah ditentukan pihaknya tak akan tinggal diam.

Maka dari itu, besok pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti pengawas pertambangan dari PT Timah, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam, Dinas Perikanan hingga kepada dusun Sampur.

Hal itu guna memastikan lebih rinci mengenai titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dari PT Timah, terkait aktivitas penambangan oleh delapan PIP mitra PT Timah tersebut.

“Kalau yang dipermasalahkan masyarakat itu alur pelayaran, nanti ada KSOP yang menentukan, sedangkan yang lainnya seperti benar atau tidak mengganggu zona tangkap nelayan ada Dinas Perikanan,” terang Puji.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved