Gubernur Babel Minta Kenaikan Royalti Timah, Kolektor Bakal Dikenai Pajak

 BANGKAPOS.COM - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman berencana kembali meminta adanya kenaikan royalti timah. Hal ini dilakukannya karena kenaikan royalti timah ini akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

"Royalti timah ini rencananya, saya jelaskan ya, biar kita paham, nanti royalti akan dinaikkan berdasarkan harga timah sekian, akan naik sekian persen. Ditambah lagi nanti rencananya kolektor akan dikenakan pajak, jadi harga beli timah ada batas-batas, ini nanti akan juga memberikan PAD bagi kita," ujar Erzaldi saat Rapat Paripurna di Kantor DPRD Bangka Belitung, Jumat (17/9).

Namun diakuinya, untuk merumuskan hal tersebut, pemerintah daerah mengajak legislatif saling bersinergi agar segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat.

"Kita harus segera berkonsolidasi, jangan hanya mereka saja berkonsolidasi karena permasalahan daerah ini kita yang tahu. Insya Allah kita berupaya, ada kewenangan yang membatasi kita untuk berkreasi, kita upayakan itu, agar bisa memberikan manfaat dan pendapatan daerah kita," kata Erzaldi.

Baca juga: Dijuluki Wanita Sabar, Nagita Slavina Akan ceraikan Raffi Ahmad Bila Lakukan Ini Bukan Selingkuh

Baca juga: Daftar Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, di Antaranya Gaji Pokok Rp 16 juta, Uang Tunjangan Rp 59 Juta

Erzaldi memastikan Pemprov Babel akan terus mengawal pembahasan permintaan kenaikan royalti timah ini.

"Kita sama-sama follow up ke pusat, dalam hal royalti memang menjadi perhatian pemerintah, sedang dibahas, kita ingin ikut dalam pembahasannya nanti baru dibawa ke DPR RI, masih dibahas (jumlah kenaikan royalti-red)," jelasnya.

Diketahui, tren harga timah di London Metal Exchange sempat berada di level US$ 35.798 per metrik ton pada 18 Agustus 2021. Kemudian pada Selasa (14/9), harga timah tercatat US$ 34.300 per metrik ton.

Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Amir Syahbana, mengatakan fenomena naiknya harga timah ini berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Babel.

"Ada fenomena harga timah yang bagus pada Agustus puncaknya dan dampaknya bagi masyarakat tidak dipungkiri pada triwulan dua, perekonomian Babel terbaik kedua se-Sumatera terkait perputaran ekonominya," jelas Amir, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Bupati Algafry Janjikan Bonus Rp100 Juta untuk Atlet PON dari Bangka Tengah, Hanya 1 Syaratnya

Amir mengakui Pemprov Babel telah berusaha meminta ke pemerintah pusat agar adanya peningkatan pendapatan dari royalti dana bagi hasil.

"Keinginan kita Ingin lebih dari itu terkait penerimaan daerah dalam hal ini di APBD, dari dulu tarif royalti hanya 3 persen, Pemprov telah berkali-kali berkeinginan ada peningkatan tarif dan juga telah ke BUMN PT Timah minta saham seperti perusahaan tambang di provinsi lainya," tambahnya.

Ia menambahkan, secara Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2019 tarif PNBP sektor ESDM komoditas emas tarifnya dapat progresif artinya mengikuti harga emas yang dapat naik apabila harga meningkat.

"Nah, untuk komoditas emas itu tarif royalti progresif tergantung harga, jadi 3,75 persen sampai 5 persen mengacu daripada itu, kita mengusulkan supaya tarifnya bisa mengikuti emas dan harga timah. Kita minta komoditas timah juga tarif royalti progresif tergantung harganya. Ya bagaimana untuk menyetujuinya itu ada ditangan pemerintah pusat dan levelnya ada tatanan pemerintah memang," jelasnya.

Baca juga: Sepakat! Kelurahan Matras dan Sinar Jaya Jelutung Pasang Patok Tapal Batas

Diakuinya, apabila tarifnya royalti dari timah naik progresif maka akan berpengaruh pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) dan dana bagi hasil (DBH).

"Kita ingin ada peningkatan tarif, mintanya kalau memang dapat progresif seperti komoditas emas, harga naik, tarif naik. Tetapi namanya Peraturan pemerintah level atau produk hukumnya sudah antar kementerian bukan hanya kementrian ESDM. Semoga saja permohonan dikabulkan dengan harapan tarif royalti naik," harapnya. (s2/riu)